Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Komisi IX DPR RI agar dapat memfasilitasi pelatihan kerja bagi anak jalanan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan itu.
"Kita berharap agar Komisi IX DPR bisa memfasilitasi anak-anak jalanan ini pelatihan kerja. Banyak anak-anak jalanan ingin bekerja, tetapi kurang skill," ujarnya saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sulsel, Rabu.
Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan sampai saat ini Balai Latihan Kerja (BLK) belum cukup bisa menampung semua anak-anak jalanan.
Ia pun mengharapkan adanya upaya atau bantuan dari Komisi IX DPR untuk memfasilitasi hal tersebut, baik secara kebijakan atau lainnya agar dapat membantu Pemkot Makassar.
"Anak-anak kita ialah anak-anak unggul, jika diberi bekal maka bisa. Kita butuh BLK, difasilitasi saja. Tidak perlu kasih uang, kasih jatah skil dan pelatihan saja maka mereka pasti disalurkan ke sana," katanya.
Pihaknya mencatat ada 4.000-an yang sudah tertangani dari sekira 7.000-an orang. Sementara diketahui BLK baru bisa memfasilitasi 20 orang dalam sekali pelatihannya.
"Jadi kalau mau dimaksimalkan maka bagus sekali. Harus ada cover itu daripada tidak diurusi. Jadi Insya Allah kita carikan jalan, aturannya seperti apa," kata dia.
Penanganan Pemkot Makassar melalui Disnaker Makassar sejauh ini juga sudah dilakukan dengan mengikutkan dalam program 10 ribu skill gratis, menciptakan lapangan pekerjaan seperti tim pemadam kebakaran di lorong.
Selain itu, memberikan kursus perbaikan AC, alat elektronik dan beberapa keahlian lainnya.
Tetapi, ia katakan, itu tidak cukup sampai di situ saja harus terus di-maintenance. Olehnya perlu bantuan pusat agar semuanya dapat diakomodasi.
Anggota Komis IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan dari pihak kementerian sudah memberikan fasilitas berupa BLK, tetapi memang sesungguhnya belum semua yang dapat, baru Pangkep, Makassar dan Bantaeng. Apalagi kuota BLK itu tidak banyak.
"Cuma memang kuota dari BLK sangat sedikit jadi sekali pelatihan cuma 20 orang, itu tidak mencukupi. Nanti kita beri penekanan kepada kementerian untuk mengakomodir keinginan Pak Wali sehingga anjal terkontrol dan terbina. Kalau bisa diberangkatkan maka diberangkatkan untuk jadi tenaga kerja luar negeri," ucapnya.
"Kita berharap agar Komisi IX DPR bisa memfasilitasi anak-anak jalanan ini pelatihan kerja. Banyak anak-anak jalanan ingin bekerja, tetapi kurang skill," ujarnya saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sulsel, Rabu.
Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan sampai saat ini Balai Latihan Kerja (BLK) belum cukup bisa menampung semua anak-anak jalanan.
Ia pun mengharapkan adanya upaya atau bantuan dari Komisi IX DPR untuk memfasilitasi hal tersebut, baik secara kebijakan atau lainnya agar dapat membantu Pemkot Makassar.
"Anak-anak kita ialah anak-anak unggul, jika diberi bekal maka bisa. Kita butuh BLK, difasilitasi saja. Tidak perlu kasih uang, kasih jatah skil dan pelatihan saja maka mereka pasti disalurkan ke sana," katanya.
Pihaknya mencatat ada 4.000-an yang sudah tertangani dari sekira 7.000-an orang. Sementara diketahui BLK baru bisa memfasilitasi 20 orang dalam sekali pelatihannya.
"Jadi kalau mau dimaksimalkan maka bagus sekali. Harus ada cover itu daripada tidak diurusi. Jadi Insya Allah kita carikan jalan, aturannya seperti apa," kata dia.
Penanganan Pemkot Makassar melalui Disnaker Makassar sejauh ini juga sudah dilakukan dengan mengikutkan dalam program 10 ribu skill gratis, menciptakan lapangan pekerjaan seperti tim pemadam kebakaran di lorong.
Selain itu, memberikan kursus perbaikan AC, alat elektronik dan beberapa keahlian lainnya.
Tetapi, ia katakan, itu tidak cukup sampai di situ saja harus terus di-maintenance. Olehnya perlu bantuan pusat agar semuanya dapat diakomodasi.
Anggota Komis IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan dari pihak kementerian sudah memberikan fasilitas berupa BLK, tetapi memang sesungguhnya belum semua yang dapat, baru Pangkep, Makassar dan Bantaeng. Apalagi kuota BLK itu tidak banyak.
"Cuma memang kuota dari BLK sangat sedikit jadi sekali pelatihan cuma 20 orang, itu tidak mencukupi. Nanti kita beri penekanan kepada kementerian untuk mengakomodir keinginan Pak Wali sehingga anjal terkontrol dan terbina. Kalau bisa diberangkatkan maka diberangkatkan untuk jadi tenaga kerja luar negeri," ucapnya.