Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Sosial Dr H Salim Segaf Al Jufri mengatakan, isu kudeta terhadap Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hanya isapan jempol saja.
"Kita ini sistem presidential, tidak ada itu akan diturunkan oleh masyarakat. Inilah perlu penjelasan pada masyarakat," kata Salim disela-sela Rakorbang SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada 2013 yang berlangsung di Makassar, Selasa.
Menurut dia, apabila ada kegiatan yang merongrong pemerintahan, maka harus ada penegakan hukum, apalagi jika kegiatan itu mengarah pada ketidakstabilan negara.
Dia mengatakan, semua harus bersepakat jika yang merongrongan itu harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang.
"Tidak ada larangan mengeluarkan aspirasi atau kritikan, sepanjang kritikan itu konstruktif maka bisa diterima. Namun tidak berarti mengahalalkan segala cara untuk mencapai tujuan," katanya.
Dalam sepekan terakhir, isu kudeta cukup hangat sehingga Presiden Susilo pun meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.
Semenetara kepada para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu diimbau tetap berada dalam koridor demokrasi. Menurut dia, isu tersebut adalah sah, namun apabila lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara, tentu tidak boleh ditolerir.
Hal senada dikemukakan Mensos. Menurut Salim, pihaknya cukup prihatin apabila isu itu membuat pemerintah tidak bisa bekerja dan dikhawatir justeru akan menyusahkan rakyat juga.
Editor : ES Syafei
"Kita ini sistem presidential, tidak ada itu akan diturunkan oleh masyarakat. Inilah perlu penjelasan pada masyarakat," kata Salim disela-sela Rakorbang SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada 2013 yang berlangsung di Makassar, Selasa.
Menurut dia, apabila ada kegiatan yang merongrong pemerintahan, maka harus ada penegakan hukum, apalagi jika kegiatan itu mengarah pada ketidakstabilan negara.
Dia mengatakan, semua harus bersepakat jika yang merongrongan itu harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang.
"Tidak ada larangan mengeluarkan aspirasi atau kritikan, sepanjang kritikan itu konstruktif maka bisa diterima. Namun tidak berarti mengahalalkan segala cara untuk mencapai tujuan," katanya.
Dalam sepekan terakhir, isu kudeta cukup hangat sehingga Presiden Susilo pun meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.
Semenetara kepada para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu diimbau tetap berada dalam koridor demokrasi. Menurut dia, isu tersebut adalah sah, namun apabila lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara, tentu tidak boleh ditolerir.
Hal senada dikemukakan Mensos. Menurut Salim, pihaknya cukup prihatin apabila isu itu membuat pemerintah tidak bisa bekerja dan dikhawatir justeru akan menyusahkan rakyat juga.
Editor : ES Syafei