Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan siap duduk bersama dengan pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang berencana memanggil dirinya terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 60 tahun 2012 mengenai pembatasan produk impor.
"Saya siap duduk bersama dengan mereka untuk membahas dan mencari solusinya, jadi bukan hanya menyangkut persoalan bawang putih, daging impor dan sebagainya," kata Gita disela-sela kunjungan kerjanya ke PT Pelindo IV, Makassar, Senin.
Terkait dengan dugaan pemicu praktik kartel dengan Permen nomor 60 Tahun 2012 tersebut, dia berharap agar pembicaraan antara pihaknya dengan KPPU dan pihak terkait lainnya bisa lebih holistik.
Dengan demikian, lanjut dia, ke depan ekonomi Indonesia akan lebih kuat, juga menjaga stabilisasi harga terus diupayakan melalui sosialisasi dari pusat hingga ke daerah.
"Inilah semangat yang terus kita suarakan kepada semua pemangku kepentingan," katanya.
Mengenai kebijakan mendorong Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan membentuk koridor pembangunan ekonomi, dia mengatakan, agar tidak ada perbedaan antara Indonesia Bagian Barat dan KTI.
Dia mengatakan, agar KTI lebih kuat ke depan maka perlu ditunjang dengan pembangunan infrastruktur. Karena itu, peran sektor perbankan dalam membantu permodalan juga sangatlah penting.
Berkaitan dengan hal tersebut, kedua faktor itu yakni infrastruktur dan permodalan menjadi hal utama dalam mendorong KTI untuk berkompetisi dengan daerah KBI dan juga menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community) pada akhir 2015.
Editor : Budi Suyanto
"Saya siap duduk bersama dengan mereka untuk membahas dan mencari solusinya, jadi bukan hanya menyangkut persoalan bawang putih, daging impor dan sebagainya," kata Gita disela-sela kunjungan kerjanya ke PT Pelindo IV, Makassar, Senin.
Terkait dengan dugaan pemicu praktik kartel dengan Permen nomor 60 Tahun 2012 tersebut, dia berharap agar pembicaraan antara pihaknya dengan KPPU dan pihak terkait lainnya bisa lebih holistik.
Dengan demikian, lanjut dia, ke depan ekonomi Indonesia akan lebih kuat, juga menjaga stabilisasi harga terus diupayakan melalui sosialisasi dari pusat hingga ke daerah.
"Inilah semangat yang terus kita suarakan kepada semua pemangku kepentingan," katanya.
Mengenai kebijakan mendorong Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan membentuk koridor pembangunan ekonomi, dia mengatakan, agar tidak ada perbedaan antara Indonesia Bagian Barat dan KTI.
Dia mengatakan, agar KTI lebih kuat ke depan maka perlu ditunjang dengan pembangunan infrastruktur. Karena itu, peran sektor perbankan dalam membantu permodalan juga sangatlah penting.
Berkaitan dengan hal tersebut, kedua faktor itu yakni infrastruktur dan permodalan menjadi hal utama dalam mendorong KTI untuk berkompetisi dengan daerah KBI dan juga menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community) pada akhir 2015.
Editor : Budi Suyanto