Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan berkomitmen meningkatkan progres pembangunan Zona Integritas (ZI) pada semua area perubahan dan komponen.
"Kemenkumham Sulsel telah memperoleh predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) sejak 2020, dan terus secara berkesinambungan melakukan pembangunan ZI di semua area perubahan dan komponen, khususnya pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik melalui pendekatan inovasi teknologi informasi dan sarana prasarana layanan terbaik," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak saat mengikuti Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI secara daring, Senin (20/2).
Kegiatan ini selain Kakanwil juga diikuti Tim ZI Kanwil Sulsel yang diketuai oleh Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih di ruang Rapat Kakanwil Kemenkumham Sulsel.
Liberti menambahkan, Kemenkumham Sulsel juga secara intens melakukan pendampingan pembangunan ZI di 33 satuan kerja (Satker) meliputi Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Pelayan hukum di Kabupaten Kota.
Adapun satker berpredikat WBBM yakni Imigrasi Makassar dan yang berpredikat WBK yakni Imigrasi Parepare, Lapas Watampone, Rutan Pinrang, Rutan Pangkep, dan Bapas Watampone.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham RI Razilu mengatakan pada fase akhir Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 membahas bagaimana mewujudkan pemerintahan berkelas dunia dengan sasaran pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.
“Pencanangan ZI memiliki tujuan untuk memastikan program-program Kementerian/Lembaga dan prioritas nasional terealisasi dengan baik. Pembangunan ZI difokuskan pada unit kerja percontohan yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Tujuannya mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” jelas Razilu.
Menurut dia, seluruh kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap menjaga komitmen, semangat, dan tingkatkan progres Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di satuan kerja masing-masing.
"Jangan lupa menerapkan strategi-strategi yang efektif untuk menunjang keberhasilan satuan kerja yang dipimpin memperoleh predikat WBK/WBBM,” ujarnya.
Irjen Razilu menekankan Kemenkumham RI memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan diri sebagai Zona Integritas, terlihat dari semakin bertambahnya Satker berpredikat WBK/WBBM sejak 2015 hingga 2022 terdapat 153 berpredikat WBK dan 21 berpredikat WBBM.(*/Inf)
"Kemenkumham Sulsel telah memperoleh predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) sejak 2020, dan terus secara berkesinambungan melakukan pembangunan ZI di semua area perubahan dan komponen, khususnya pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik melalui pendekatan inovasi teknologi informasi dan sarana prasarana layanan terbaik," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak saat mengikuti Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI secara daring, Senin (20/2).
Kegiatan ini selain Kakanwil juga diikuti Tim ZI Kanwil Sulsel yang diketuai oleh Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih di ruang Rapat Kakanwil Kemenkumham Sulsel.
Liberti menambahkan, Kemenkumham Sulsel juga secara intens melakukan pendampingan pembangunan ZI di 33 satuan kerja (Satker) meliputi Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Pelayan hukum di Kabupaten Kota.
Adapun satker berpredikat WBBM yakni Imigrasi Makassar dan yang berpredikat WBK yakni Imigrasi Parepare, Lapas Watampone, Rutan Pinrang, Rutan Pangkep, dan Bapas Watampone.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham RI Razilu mengatakan pada fase akhir Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 membahas bagaimana mewujudkan pemerintahan berkelas dunia dengan sasaran pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.
“Pencanangan ZI memiliki tujuan untuk memastikan program-program Kementerian/Lembaga dan prioritas nasional terealisasi dengan baik. Pembangunan ZI difokuskan pada unit kerja percontohan yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Tujuannya mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” jelas Razilu.
Menurut dia, seluruh kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap menjaga komitmen, semangat, dan tingkatkan progres Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di satuan kerja masing-masing.
"Jangan lupa menerapkan strategi-strategi yang efektif untuk menunjang keberhasilan satuan kerja yang dipimpin memperoleh predikat WBK/WBBM,” ujarnya.
Irjen Razilu menekankan Kemenkumham RI memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan diri sebagai Zona Integritas, terlihat dari semakin bertambahnya Satker berpredikat WBK/WBBM sejak 2015 hingga 2022 terdapat 153 berpredikat WBK dan 21 berpredikat WBBM.(*/Inf)