Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan sistem digitalisasi.
"Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Sulbar akan bekerja untuk meningkatkan PAD Sulbar," kata Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Sulbar Saharuddin, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), dan Bank Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar), untuk meningkatkan PAD Sulbar.
"Sistem digitalisasi Pemerintah Sulbar akan dimanfaatkan meningkatkan PAD dengan memaksimalkan pengelolaan instansi dan lembaga Pemerintah Sulbar dalam menyerap PAD," katanya.
Ia mengatakan TP2DD akan mendorong peningkatan PAD melalui pemanfaatan Program visit implementasi digital atau Simdal.
Ia menyampaikan terdapat sejumlah instansi Pemerintah Sulbar yang dapat dikelola memacu PAD diantaranya Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfuri Darah, Dinkes Sulbar, UPTD Pengujian dan Standarisasi, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar.
Selain itu pengelolaan rusunawa Dinas Perumahan dan Pemukiman Sulbar dan pemakaian Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar.
Ia mengatakan retribusi sumber PAD Sulbar pada 2022 terealisasi Rp3,4 miliar atau 78,72 persen atau tidak mencapai target Rp4,3 miliar.
"Sehingga untuk meningkatkan retribusi harus dilaksanakan dengan sistem digital dan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya," kata Saharuddin.
"Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Sulbar akan bekerja untuk meningkatkan PAD Sulbar," kata Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Sulbar Saharuddin, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), dan Bank Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar), untuk meningkatkan PAD Sulbar.
"Sistem digitalisasi Pemerintah Sulbar akan dimanfaatkan meningkatkan PAD dengan memaksimalkan pengelolaan instansi dan lembaga Pemerintah Sulbar dalam menyerap PAD," katanya.
Ia mengatakan TP2DD akan mendorong peningkatan PAD melalui pemanfaatan Program visit implementasi digital atau Simdal.
Ia menyampaikan terdapat sejumlah instansi Pemerintah Sulbar yang dapat dikelola memacu PAD diantaranya Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfuri Darah, Dinkes Sulbar, UPTD Pengujian dan Standarisasi, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar.
Selain itu pengelolaan rusunawa Dinas Perumahan dan Pemukiman Sulbar dan pemakaian Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar.
Ia mengatakan retribusi sumber PAD Sulbar pada 2022 terealisasi Rp3,4 miliar atau 78,72 persen atau tidak mencapai target Rp4,3 miliar.
"Sehingga untuk meningkatkan retribusi harus dilaksanakan dengan sistem digital dan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya," kata Saharuddin.