Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh kabupaten di daerah itu dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada 2023.
"Diharapkan semua kabupaten sudah dapat mewujudkan kabupaten layak anak untuk menuju provinsi layak anak," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulbar Djamila, pada forum perangkat daerah DP3AP2KB, di Mamuju, Rabu.
Ia menekankan perlunya dorongan enam kabupaten mewujudkan kabupaten layak anak, karena pada 2021 baru Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dan pada 2022 hanya Kabupaten Majene.
"Sementara untuk penilaian tahun 2023 semua kabupaten melakukan penilaian mandiri, untuk selanjutnya akan dievaluasi," terang Djamila.
Terkait pelaksanaan forum perangkat daerah, Djamila berharap dari kegiatan tersebut kiranya terlahir sinkronisasi terhadap kabupaten dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, dengan melaksanakan program yang dibuatnya dan ditawarkan ke kabupaten untuk membahas bersama.
"Dari kegiatan ini, kita melakukan sinkronisasi bersama kabupaten dalam upaya pemberdayaan perempuan, juga perlindungan anak dan jika kita sudah menyusun program kegiatan tentunya dan kita akan tawarkan ke kabupaten - kabupaten," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris meminta agar semua eksponen yang ada di DP3AP2KB harus kuat untuk merespon kebutuhan masyarakat atau merekam beberapa hal.
Ia menyampaikan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian, yakni pemberdayaan perempuan dengan memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk mengeluarkan potensi yang dimiliki.
Selanjutnya, upaya menekan angka pernikahan dini, dimana Provinsi Sulbar merupakan urutan delapan secara nasional kasus pernikahan anak di bawah umur.
"Jika hal ini berkembang pesat, maka stunting juga berpeluang makin tinggi," kata Muhammad Idris.
Selain itu, pengendalian penduduk dalam hal ini misi yang harus kuat, karena KB dan pengendalian penduduk berbeda.
"Diharapkan adanya keselarasan antar keduanya, maka itulah yang paling penting," ujarnya.
Melalui forum itu, ia berharap program dan kegiatan sektor P3AP2KB untuk tahun 2024 dan seterusnya lebih terarah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
"Harapannya, ada sinkronisasi dan keselarasan. Artinya apa yang direncanakan provinsi sama dengan apa yang dirancang kabupaten," kata Muhammad Idris.
"Diharapkan semua kabupaten sudah dapat mewujudkan kabupaten layak anak untuk menuju provinsi layak anak," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulbar Djamila, pada forum perangkat daerah DP3AP2KB, di Mamuju, Rabu.
Ia menekankan perlunya dorongan enam kabupaten mewujudkan kabupaten layak anak, karena pada 2021 baru Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dan pada 2022 hanya Kabupaten Majene.
"Sementara untuk penilaian tahun 2023 semua kabupaten melakukan penilaian mandiri, untuk selanjutnya akan dievaluasi," terang Djamila.
Terkait pelaksanaan forum perangkat daerah, Djamila berharap dari kegiatan tersebut kiranya terlahir sinkronisasi terhadap kabupaten dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, dengan melaksanakan program yang dibuatnya dan ditawarkan ke kabupaten untuk membahas bersama.
"Dari kegiatan ini, kita melakukan sinkronisasi bersama kabupaten dalam upaya pemberdayaan perempuan, juga perlindungan anak dan jika kita sudah menyusun program kegiatan tentunya dan kita akan tawarkan ke kabupaten - kabupaten," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris meminta agar semua eksponen yang ada di DP3AP2KB harus kuat untuk merespon kebutuhan masyarakat atau merekam beberapa hal.
Ia menyampaikan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian, yakni pemberdayaan perempuan dengan memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk mengeluarkan potensi yang dimiliki.
Selanjutnya, upaya menekan angka pernikahan dini, dimana Provinsi Sulbar merupakan urutan delapan secara nasional kasus pernikahan anak di bawah umur.
"Jika hal ini berkembang pesat, maka stunting juga berpeluang makin tinggi," kata Muhammad Idris.
Selain itu, pengendalian penduduk dalam hal ini misi yang harus kuat, karena KB dan pengendalian penduduk berbeda.
"Diharapkan adanya keselarasan antar keduanya, maka itulah yang paling penting," ujarnya.
Melalui forum itu, ia berharap program dan kegiatan sektor P3AP2KB untuk tahun 2024 dan seterusnya lebih terarah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
"Harapannya, ada sinkronisasi dan keselarasan. Artinya apa yang direncanakan provinsi sama dengan apa yang dirancang kabupaten," kata Muhammad Idris.