Makassar, (ANTARA Sulsel) - Konferensi Centris Asia Pacific Democrats International (CAPDI) 2013 yang digelar di Makassar membahas upaya rekonsiliasi konflik Laut China Selatan yang melibatkan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara.
"Ada pemikiran dibentuk semacam 'working group' guna memikirkan instrumen, dimana negara-negara yang terlibat konflik itu bersama-sama menandatangani instrumen yang bersedia menghindarkan penggunaan kekerasan," kata Pimpinan Sidang Konferensi CAPDI Makarim Wibisono di Makassar, Minggu.
Pembentukan kelompok kerja tersebut merupakan upaya untuk melengkapi Traktat Kerja Sama dan Persahabatan (TAC) pada 1976 yang menekankan prosedur upaya perdamaian tanpa senjata.
"Berdasarkan sejarah hukum internasional sudah ada ketentuan bahwa penggunaan kekerasan senjata untuk tujuan politik itu tidak sah secara hukum," jelas diplomat senior itu.
Oleh karena itu, Konferensi tersebut bertujuan untuk mempertemukan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah dan lembaga nonpemerintah, guna berdiskusi mengenai kesepakatan penyelesaian konflik Laut China Selatan.
Dari seluruh negara yang terlibat konflik batas laut tersebut, semuanya mengirimkan perwakilannya, namun hanya dua tokoh penting negara yang turut serta dalam Konferensi.
"Optimisnya, forum ini melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti NGO, akademisi dan media massa, yang tidak terikat aturan formal (pemerintah) yang ada," katanya.
Maka dari itu, bentuk pendekatan antaraktor tersebut lebih menjanjikan hasil daripada antarpemerintah (government to government).
Tokoh-tokoh penting
Sejumlah tokoh penting yang hadir antara lain mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, mantan presiden Filipina Fidel Ramos, mantan PM Nepal Madhav Kumar dan mantan deputi PM Kanada Sheila Copps.
Konferensi Internasional kedua CAPDI berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar, Minggu hingga Selasa (21/5).
Konferensi akan dibuka oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono pada Senin (20/5) di Hotel Sahid Makassar.
CAPDI adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang politik internasional.
Dalam Konferensi tersebut, para anggota fokus membahas mengenai rekonsiliasi konflik dan isu perubahan iklim di Asia Pasifik, selain juga akan memilih ketua baru untuk menggantikan Jusuf Kalla.
Awalnya, CAPDI didirikan oleh tujuh partai politik di Manila, Filipina, pada 4 Juli 2005. Pada Januari 2006, pembentukan itu diperkuat dengan Deklarasi Manila dan ditegaskan lagi di Jakarta pada Januari 2008.
Saat ini, anggota CAPDI terdiri atas 60 negarawan dari 18 negara di kawasan Asia Pasifik. A.F. Firman.
"Ada pemikiran dibentuk semacam 'working group' guna memikirkan instrumen, dimana negara-negara yang terlibat konflik itu bersama-sama menandatangani instrumen yang bersedia menghindarkan penggunaan kekerasan," kata Pimpinan Sidang Konferensi CAPDI Makarim Wibisono di Makassar, Minggu.
Pembentukan kelompok kerja tersebut merupakan upaya untuk melengkapi Traktat Kerja Sama dan Persahabatan (TAC) pada 1976 yang menekankan prosedur upaya perdamaian tanpa senjata.
"Berdasarkan sejarah hukum internasional sudah ada ketentuan bahwa penggunaan kekerasan senjata untuk tujuan politik itu tidak sah secara hukum," jelas diplomat senior itu.
Oleh karena itu, Konferensi tersebut bertujuan untuk mempertemukan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah dan lembaga nonpemerintah, guna berdiskusi mengenai kesepakatan penyelesaian konflik Laut China Selatan.
Dari seluruh negara yang terlibat konflik batas laut tersebut, semuanya mengirimkan perwakilannya, namun hanya dua tokoh penting negara yang turut serta dalam Konferensi.
"Optimisnya, forum ini melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti NGO, akademisi dan media massa, yang tidak terikat aturan formal (pemerintah) yang ada," katanya.
Maka dari itu, bentuk pendekatan antaraktor tersebut lebih menjanjikan hasil daripada antarpemerintah (government to government).
Tokoh-tokoh penting
Sejumlah tokoh penting yang hadir antara lain mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, mantan presiden Filipina Fidel Ramos, mantan PM Nepal Madhav Kumar dan mantan deputi PM Kanada Sheila Copps.
Konferensi Internasional kedua CAPDI berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar, Minggu hingga Selasa (21/5).
Konferensi akan dibuka oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono pada Senin (20/5) di Hotel Sahid Makassar.
CAPDI adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang politik internasional.
Dalam Konferensi tersebut, para anggota fokus membahas mengenai rekonsiliasi konflik dan isu perubahan iklim di Asia Pasifik, selain juga akan memilih ketua baru untuk menggantikan Jusuf Kalla.
Awalnya, CAPDI didirikan oleh tujuh partai politik di Manila, Filipina, pada 4 Juli 2005. Pada Januari 2006, pembentukan itu diperkuat dengan Deklarasi Manila dan ditegaskan lagi di Jakarta pada Januari 2008.
Saat ini, anggota CAPDI terdiri atas 60 negarawan dari 18 negara di kawasan Asia Pasifik. A.F. Firman.