Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Adjad Dradjat mengatakan, sertifikasi kompetensi di lingkup perusahaan dan lembaga pendidikan ditarget mencapai lima juta hingga akhir 2015.
"Untuk mencapai hal tersebut, maka arah yang kita dorong adalah mendapatkan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-1 yang pada 2014 diharapkan dapat mencapai 250, sementara yang sudah diregistrasi hingga saat ini baru 104 lembaga atau perusahaan," kata Adjad di sela-sela kunjungannya ke PT Vale di Soroako, Sulsel, Rabu.
Dia mengatakan, untuk mncapai target tersebut maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mendorong perusahaan atau pun lembaga pendidikan di wilayahnya untuk mendapatkan lisensi LSP sebagai bentuk pengakuan standar kompetensi.
Menurut dia, Sulsel termasuk provinsi yang cukup dinamis dibawah kepemimpinan gubernurnya harus mendorong perusahaan-perusahaan maupun lembaga pendidikannya agar kompeten di bidangnya.
"Dengan adanya uji kompetensi itu, maka setelah dapat dilalui tentu akan mendapatkan lisensi LSP. Karena itu, semuanya harus bekerjasama untuk mendorong percepatan pengakuan seluruh pihak melalui LSP itu," katanya.
Mengenai penerbitan lisensi LSP, lanjut dia, pihaknya sangat selektif karena betul-betul yang menerima lisensi adalah yang sudah teruji kompetensinya.
Dia mengatakan, PT Vale yang merupakan industri pertambangan nikel telah menerima lisensi LSP dan merupakan perusahaan tambang pertama di Indonesia yang memperoleh pengakuan itu.
"Diharapkan ke depan akan menyusul PT Freeport, kemudian perusahaan lainnya juga. Khusus di bidang pendidikan, pemerintah daerah harus turut mendorong agar perguruan tinggi ternama di daerahnya juga mendapatkan pengakuan sertifikasi kompetensi," katanya. Biqwanto
"Untuk mencapai hal tersebut, maka arah yang kita dorong adalah mendapatkan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-1 yang pada 2014 diharapkan dapat mencapai 250, sementara yang sudah diregistrasi hingga saat ini baru 104 lembaga atau perusahaan," kata Adjad di sela-sela kunjungannya ke PT Vale di Soroako, Sulsel, Rabu.
Dia mengatakan, untuk mncapai target tersebut maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mendorong perusahaan atau pun lembaga pendidikan di wilayahnya untuk mendapatkan lisensi LSP sebagai bentuk pengakuan standar kompetensi.
Menurut dia, Sulsel termasuk provinsi yang cukup dinamis dibawah kepemimpinan gubernurnya harus mendorong perusahaan-perusahaan maupun lembaga pendidikannya agar kompeten di bidangnya.
"Dengan adanya uji kompetensi itu, maka setelah dapat dilalui tentu akan mendapatkan lisensi LSP. Karena itu, semuanya harus bekerjasama untuk mendorong percepatan pengakuan seluruh pihak melalui LSP itu," katanya.
Mengenai penerbitan lisensi LSP, lanjut dia, pihaknya sangat selektif karena betul-betul yang menerima lisensi adalah yang sudah teruji kompetensinya.
Dia mengatakan, PT Vale yang merupakan industri pertambangan nikel telah menerima lisensi LSP dan merupakan perusahaan tambang pertama di Indonesia yang memperoleh pengakuan itu.
"Diharapkan ke depan akan menyusul PT Freeport, kemudian perusahaan lainnya juga. Khusus di bidang pendidikan, pemerintah daerah harus turut mendorong agar perguruan tinggi ternama di daerahnya juga mendapatkan pengakuan sertifikasi kompetensi," katanya. Biqwanto