Mamuju (ANTARA) - Sekda Provinsi Sulbar mendorong Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing kabupaten untuk memprioritaskan anak pendek atau stunting dan kemiskinan ekstrim.
“Ada delapan arahan Presiden Joko Widodo yang merupakan kebijakan nasional yang harus mendapat perhatian para bupati, dua di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting,” kata Muhammad Idris, melalui rilis yang diterima Antara di Mamuju, Kamis.
Hal itu disampaikannya pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tentang Rencana RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.
Sekda mengatakan persentase penduduk miskin di Sulbar pada tahun 2022 sebesar 11,92 persen atau 169.260 orang, dan 2,94 persen atau 41.406 orang masuk dalam kategori sangat miskin.
Untuk kondisi prevalensi stunting di tingkat nasional 2021-2022, proporsi stunting per provinsi (SSGI, 2021) angka stunting di Sulbar sebesar 33,8 persen.
Sedangkan proporsi stunting per provinsi (SSGI, 2022) jumlah stunting di Sulbar sebesar 35,0 persen atau meningkat 1,2 persen.
“Berdasarkan data SSGI 2021-2022, Sulbar selalu menempati urutan kedua angka stunting nasional tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur,” ujar Muhammad Idris.
Ia juga menegaskan, RKPD 2024 harus bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini.
Perencanaan pembangunan yang berbasis data yang valid perlu dioptimalkan, demi efektifitas pencapaian pembangunan yang tepat sasaran.
Ia pun meminta agar pemerintah daerah fokus pada penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur. dari
pemerintah pusat melalui PMK 212 Tahun 2022 tentang ketentuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan penggunaannya," ujar Muhammad Idris.
Ditegaskan pula bahwa salah satu langkah terbaik dalam penyelenggaraan musrenbang adalah peningkatan kualitas.
“Kami dari provinsi sepakat, kabupaten harus bisa memastikan bahwa penyusunan RKPD dari tahun ke tahun harus lebih berkualitas,” ujar Muhammad Idris.
Menurutnya, ukuran kualitas suatu RKPD merupakan dasar pemenuhan kebijakan nasional yang menjadi acuan bagi seluruh daerah untuk merumuskan kebijakan daerah.
“Ada komitmen sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sinkronisasi perencanaan. Jadi acuan sinkronisasi itu adalah seberapa kuat Polewali Mandar menterjemahkan apa yang menjadi kebijakan nasional,” kata Muhammad Idris.*
“Ada delapan arahan Presiden Joko Widodo yang merupakan kebijakan nasional yang harus mendapat perhatian para bupati, dua di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting,” kata Muhammad Idris, melalui rilis yang diterima Antara di Mamuju, Kamis.
Hal itu disampaikannya pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tentang Rencana RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.
Sekda mengatakan persentase penduduk miskin di Sulbar pada tahun 2022 sebesar 11,92 persen atau 169.260 orang, dan 2,94 persen atau 41.406 orang masuk dalam kategori sangat miskin.
Untuk kondisi prevalensi stunting di tingkat nasional 2021-2022, proporsi stunting per provinsi (SSGI, 2021) angka stunting di Sulbar sebesar 33,8 persen.
Sedangkan proporsi stunting per provinsi (SSGI, 2022) jumlah stunting di Sulbar sebesar 35,0 persen atau meningkat 1,2 persen.
“Berdasarkan data SSGI 2021-2022, Sulbar selalu menempati urutan kedua angka stunting nasional tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur,” ujar Muhammad Idris.
Ia juga menegaskan, RKPD 2024 harus bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini.
Perencanaan pembangunan yang berbasis data yang valid perlu dioptimalkan, demi efektifitas pencapaian pembangunan yang tepat sasaran.
Ia pun meminta agar pemerintah daerah fokus pada penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur. dari
pemerintah pusat melalui PMK 212 Tahun 2022 tentang ketentuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan penggunaannya," ujar Muhammad Idris.
Ditegaskan pula bahwa salah satu langkah terbaik dalam penyelenggaraan musrenbang adalah peningkatan kualitas.
“Kami dari provinsi sepakat, kabupaten harus bisa memastikan bahwa penyusunan RKPD dari tahun ke tahun harus lebih berkualitas,” ujar Muhammad Idris.
Menurutnya, ukuran kualitas suatu RKPD merupakan dasar pemenuhan kebijakan nasional yang menjadi acuan bagi seluruh daerah untuk merumuskan kebijakan daerah.
“Ada komitmen sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sinkronisasi perencanaan. Jadi acuan sinkronisasi itu adalah seberapa kuat Polewali Mandar menterjemahkan apa yang menjadi kebijakan nasional,” kata Muhammad Idris.*