Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani berharap TNI tidak terpancing mengambil langkah yang berlebihan di Papua, terutama setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang pasukan TNI di Mugi-man, Nduga.
Christina Aryani saat dihubungi di Jakarta, Rabu, berharap TNI tetap fokus pada misi pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB serta misi penyelamatan prajurit yang masih hilang dan evakuasi.
"Kami berharap TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah serang berlebihan, tetapi fokus pada upaya pembebasan sandera, penyelamatan prajurit yang masih dinyatakan hilang, serta proses evakuasi," kata Christina.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan prajuritnya di daerah-daerah yang rawan teror KKB atau kelompok separatis teroris (KST) untuk siaga tempur setelah KKB menyerang pasukan di Nduga, Minggu (15/4).
Akibat serangan itu, satu prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna gugur dan tiga prajurit lainnya terkena luka tembak, serta satu prajurit luka-luka karena terjatuh.
Empat prajurit yang luka-luka tersebut telah dievakuasi pada Selasa.
"Di daerah-daerah tertentu (yang rawan, red.) kami ubah menjadi operasi siaga tempur. Di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan, dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan seperti yang terjadi pada 15 April lalu tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur," kata Laksamana Yudo di Papua, Selasa (18/4).
Panglima TNI menjelaskan naluri tempur para prajurit harus diperkuat sehingga mereka siaga dan siap saat berhadapan dengan kelompok separatis/kelompok kriminal bersenjata.
Mengenai hal itu, Christina Aryani meminta Panglima TNI mempertimbangkan kembali penggunaan istilah "siaga tempur".
"Istilah ini tentunya menimbulkan efek ketakutan di masyarakat, meskipun sudah ada penjelasan bahwa kebijakan ini hanya diberlakukan di daerah-daerah rawan," kata Christina.
Dia meyakini TNI dan Polri dapat mengatasi situasi di Papua melalui evaluasi yang terukur tanpa adanya istilah siaga tempur.
"Saya percaya tanpa istilah siaga tempur pun TNI dan Polri mampu mengatasi situasi yang ada pascaevaluasi terukur usai kejadian kemarin (15/4) di Pos Mugi, Nduga," kata dia.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR harap TNI tak terpancing ambil langkah berlebihan di Papua
Christina Aryani saat dihubungi di Jakarta, Rabu, berharap TNI tetap fokus pada misi pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB serta misi penyelamatan prajurit yang masih hilang dan evakuasi.
"Kami berharap TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah serang berlebihan, tetapi fokus pada upaya pembebasan sandera, penyelamatan prajurit yang masih dinyatakan hilang, serta proses evakuasi," kata Christina.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan prajuritnya di daerah-daerah yang rawan teror KKB atau kelompok separatis teroris (KST) untuk siaga tempur setelah KKB menyerang pasukan di Nduga, Minggu (15/4).
Akibat serangan itu, satu prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna gugur dan tiga prajurit lainnya terkena luka tembak, serta satu prajurit luka-luka karena terjatuh.
Empat prajurit yang luka-luka tersebut telah dievakuasi pada Selasa.
"Di daerah-daerah tertentu (yang rawan, red.) kami ubah menjadi operasi siaga tempur. Di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan, dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan seperti yang terjadi pada 15 April lalu tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur," kata Laksamana Yudo di Papua, Selasa (18/4).
Panglima TNI menjelaskan naluri tempur para prajurit harus diperkuat sehingga mereka siaga dan siap saat berhadapan dengan kelompok separatis/kelompok kriminal bersenjata.
Mengenai hal itu, Christina Aryani meminta Panglima TNI mempertimbangkan kembali penggunaan istilah "siaga tempur".
"Istilah ini tentunya menimbulkan efek ketakutan di masyarakat, meskipun sudah ada penjelasan bahwa kebijakan ini hanya diberlakukan di daerah-daerah rawan," kata Christina.
Dia meyakini TNI dan Polri dapat mengatasi situasi di Papua melalui evaluasi yang terukur tanpa adanya istilah siaga tempur.
"Saya percaya tanpa istilah siaga tempur pun TNI dan Polri mampu mengatasi situasi yang ada pascaevaluasi terukur usai kejadian kemarin (15/4) di Pos Mugi, Nduga," kata dia.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR harap TNI tak terpancing ambil langkah berlebihan di Papua