Makassar (ANTARA) - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah dalam bentuk komentar viral pakar astronomi BRIN di media sosial mengenai perbedaan penetapan Lebaran 2023, merupakan tindakan yang merongrong kebebasan beragama.
Ashabul Kahfi di Makassar, Selasa, mengatakan ancaman tersebut sangat meresahkan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.
"Kita tidak boleh membiarkan ancaman yang mengancam keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia terjadi, apalagi jika ancaman tersebut berasal dari seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah," ujarnya.
Kahfi berpandangan bahwa komentar pakar astronomi BRIN itu, dapat dikategorikan sebagai pernyataan dari penganut radikalisme.
"Ciri radikalisme adalah sulit menerima perbedaan pendapat, dan menghalalkan kekerasan untuk memaksakan kehendak," ujarnya.
Politisi senior asal Sulawesi Selatan itu menyebut dirinya tidak habis pikir, jika radikalisme bisa menyusup ke dalam Kementerian dan Lembaga Negara.
Ia berharap Kepala BRIN mengambil langkah tegas dan terukur untuk melakukan pendisiplinan terhadap bawahannya.
"Tolong ditegur dan dibina. Jika tidak bisa lagi, apa boleh buat, virus tidak boleh dibiarkan berkembang dalam lembaga negara," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI itu.
Secara khusus, Kahfi meminta agar Kementerian Agama memperkuat program moderasi beragama khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara pada semua Kementerian/ Lembaga.
Ia berharap agar pihak kepolisian dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menangani ancaman tersebut, serta memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dapat merasa aman dan tenteram dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
"Apalagi saya dengar, sudah ada beberapa pihak yang membuat laporan polisi. Tolong Pak Kapolri, tangani kasus ini secara profesional. Ini bakal menjadi preseden bagi kebebasan beragama dan berpendapat," ujarnya.
Alumni Program Doktor UIN Alauddin Makassar itu juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan bijak dan tidak merugikan orang lain.
"Saya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan saling menghargai dalam berbeda pendapat. Ini kan awalnya berkembang dari diskusi soal perbedaan metode penentuan Idul Fitri," ujar legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 itu
Kahfi juga mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Kita harus bersatu dalam keberagaman, dan tidak membiarkan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa Indonesia berkembang," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengimbau publik tak terpancing dengan isu yang beredar terkait komentar viral pakar astronomi BRIN di media sosial mengenai perbedaan penetapan Lebaran 2023.
Dia menyayangkan hal itu dan segera melakukan pengecekan terhadap internal BRIN.
"Sangat disayangkan, perbedaan ini memicu isu yang kurang produktif dan disinyalir terkait dengan salah satu sivitas BRIN," kata Handoko dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Handoko menjelaskan jika penulis komentar itu dipastikan aparatur sipil negara BRIN, maka sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Saat ini, tangkapan layar komentar pakar astronomi BRIN itu kian merebak setelah konten yang serupa juga diperbincangkan melalui platform media sosial Twitter. Bahkan, isu ini telah masuk tren di Indonesia.
Dalam komentar viral pada media sosial tersebut, AP Hasanuddin meluapkan kemarahannya kepada Muhammadiyah atas penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah pada 21 April 2023.
Dia menyebut organisasi masyarakat itu telah disusupi oleh Hizbut Tahrir dan mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah.
Bahkan, Hasanuddin mengaku tidak takut bila komentarnya itu dilaporkan dan siap dipenjara terkait ancaman pasal pembunuhan.
"Saya capek lihat pergaduhan kalian," tulis Hasanuddin.
Melalui surat pernyataannya, AP Hasanuddin mengaku komentar itu dibuat secara sadar yang dilandasi rasa emosi dan ketidakbijaksaan saat melihat akun media sosial atasannya yang diserang oleh sebagian besar warga Muhammadiyah yang tidak terima atas unggahan pada akun tersebut.
Ashabul Kahfi di Makassar, Selasa, mengatakan ancaman tersebut sangat meresahkan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.
"Kita tidak boleh membiarkan ancaman yang mengancam keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia terjadi, apalagi jika ancaman tersebut berasal dari seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah," ujarnya.
Kahfi berpandangan bahwa komentar pakar astronomi BRIN itu, dapat dikategorikan sebagai pernyataan dari penganut radikalisme.
"Ciri radikalisme adalah sulit menerima perbedaan pendapat, dan menghalalkan kekerasan untuk memaksakan kehendak," ujarnya.
Politisi senior asal Sulawesi Selatan itu menyebut dirinya tidak habis pikir, jika radikalisme bisa menyusup ke dalam Kementerian dan Lembaga Negara.
Ia berharap Kepala BRIN mengambil langkah tegas dan terukur untuk melakukan pendisiplinan terhadap bawahannya.
"Tolong ditegur dan dibina. Jika tidak bisa lagi, apa boleh buat, virus tidak boleh dibiarkan berkembang dalam lembaga negara," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI itu.
Secara khusus, Kahfi meminta agar Kementerian Agama memperkuat program moderasi beragama khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara pada semua Kementerian/ Lembaga.
Ia berharap agar pihak kepolisian dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menangani ancaman tersebut, serta memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dapat merasa aman dan tenteram dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
"Apalagi saya dengar, sudah ada beberapa pihak yang membuat laporan polisi. Tolong Pak Kapolri, tangani kasus ini secara profesional. Ini bakal menjadi preseden bagi kebebasan beragama dan berpendapat," ujarnya.
Alumni Program Doktor UIN Alauddin Makassar itu juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan bijak dan tidak merugikan orang lain.
"Saya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan saling menghargai dalam berbeda pendapat. Ini kan awalnya berkembang dari diskusi soal perbedaan metode penentuan Idul Fitri," ujar legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 itu
Kahfi juga mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Kita harus bersatu dalam keberagaman, dan tidak membiarkan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa Indonesia berkembang," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengimbau publik tak terpancing dengan isu yang beredar terkait komentar viral pakar astronomi BRIN di media sosial mengenai perbedaan penetapan Lebaran 2023.
Dia menyayangkan hal itu dan segera melakukan pengecekan terhadap internal BRIN.
"Sangat disayangkan, perbedaan ini memicu isu yang kurang produktif dan disinyalir terkait dengan salah satu sivitas BRIN," kata Handoko dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Handoko menjelaskan jika penulis komentar itu dipastikan aparatur sipil negara BRIN, maka sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Saat ini, tangkapan layar komentar pakar astronomi BRIN itu kian merebak setelah konten yang serupa juga diperbincangkan melalui platform media sosial Twitter. Bahkan, isu ini telah masuk tren di Indonesia.
Dalam komentar viral pada media sosial tersebut, AP Hasanuddin meluapkan kemarahannya kepada Muhammadiyah atas penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah pada 21 April 2023.
Dia menyebut organisasi masyarakat itu telah disusupi oleh Hizbut Tahrir dan mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah.
Bahkan, Hasanuddin mengaku tidak takut bila komentarnya itu dilaporkan dan siap dipenjara terkait ancaman pasal pembunuhan.
"Saya capek lihat pergaduhan kalian," tulis Hasanuddin.
Melalui surat pernyataannya, AP Hasanuddin mengaku komentar itu dibuat secara sadar yang dilandasi rasa emosi dan ketidakbijaksaan saat melihat akun media sosial atasannya yang diserang oleh sebagian besar warga Muhammadiyah yang tidak terima atas unggahan pada akun tersebut.