Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengalokasikan anggaran untuk program kependudukan mencapai Rp6.8 miliar
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulbar, Abdullah Kemma di Mamuju, Senin, mengatakan, anggaran yang dialokasikan pemerintah di Sulbar untuk mendukung program kependudukan mencapai Rp6.8 miliar tahun ini.
Ia mengatakan, anggaran itu untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB) guna menekan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 2,67 persen dari 1,158 juta jiwa penduduk Sulbar agar tidak terus mengalami peningkatan.
Menurut dia, apabila pemerintah di Sulbar terus memberikan dukungan untuk mensukseskan program KB maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar tidak usah terbebani mengalokasikan anggaran untuk program kependudukan karena dengan menyukseskan KB akan dapat menghemat belanja APBD karena kebutuhan masyarakat akan pembangunan akan berkurang .
"Kalau penduduk terus meningkat maka pemerintah di Sulbar akan terus bekerja keras memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan pemerintah akan sulit menyejahterakan masyarakat, jika pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa terkendali," katanya.
Sebaliknya, kata dia, kalau penduduk berhasil ditekan dengan KB maka anggaran belanja berkurang dan artinya seluruh masyarakat akan dapat menikmati anggaran pembangunan untuk kebutuhannya.
Sehingga lanjutnya program KB harus digalakkan dengan dukungan pemerintah di Sulbar, karena KB akan dapat mengurangi beban pemerintah dalam memberikan bantuan pembangunan bagi masyarakatnya.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin mengatakan, pemerintah di Sulbar berkomitmen untuk mensukseskan program pembangunan dengan mengalokasikan anggaran sektor kependudukan dan terus ditingkatkan dalam rangka pengendalian jumlah penduduk, menekan angka kemiskinan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
`Program kependudukan menjadi perhatian pemerintah karena dirasakan akan dapat semakin mengurangi angka kemiskinan dengan menekan laju pertumbuhan penduduk,` katanya.
Ia mengatakan, tahun 2011 anggaran untuk sektor kependudukan mencapai Rp3,1 miliar kemudian meningkat menjadi Rp4,3 miliar tahun 2012 dan pada 2013 dianggarkan mencapai Rp6,8 miliar.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulbar, Abdullah Kemma di Mamuju, Senin, mengatakan, anggaran yang dialokasikan pemerintah di Sulbar untuk mendukung program kependudukan mencapai Rp6.8 miliar tahun ini.
Ia mengatakan, anggaran itu untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB) guna menekan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 2,67 persen dari 1,158 juta jiwa penduduk Sulbar agar tidak terus mengalami peningkatan.
Menurut dia, apabila pemerintah di Sulbar terus memberikan dukungan untuk mensukseskan program KB maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar tidak usah terbebani mengalokasikan anggaran untuk program kependudukan karena dengan menyukseskan KB akan dapat menghemat belanja APBD karena kebutuhan masyarakat akan pembangunan akan berkurang .
"Kalau penduduk terus meningkat maka pemerintah di Sulbar akan terus bekerja keras memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan pemerintah akan sulit menyejahterakan masyarakat, jika pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa terkendali," katanya.
Sebaliknya, kata dia, kalau penduduk berhasil ditekan dengan KB maka anggaran belanja berkurang dan artinya seluruh masyarakat akan dapat menikmati anggaran pembangunan untuk kebutuhannya.
Sehingga lanjutnya program KB harus digalakkan dengan dukungan pemerintah di Sulbar, karena KB akan dapat mengurangi beban pemerintah dalam memberikan bantuan pembangunan bagi masyarakatnya.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin mengatakan, pemerintah di Sulbar berkomitmen untuk mensukseskan program pembangunan dengan mengalokasikan anggaran sektor kependudukan dan terus ditingkatkan dalam rangka pengendalian jumlah penduduk, menekan angka kemiskinan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
`Program kependudukan menjadi perhatian pemerintah karena dirasakan akan dapat semakin mengurangi angka kemiskinan dengan menekan laju pertumbuhan penduduk,` katanya.
Ia mengatakan, tahun 2011 anggaran untuk sektor kependudukan mencapai Rp3,1 miliar kemudian meningkat menjadi Rp4,3 miliar tahun 2012 dan pada 2013 dianggarkan mencapai Rp6,8 miliar.