Makassar (ANTARA Sulsel) - Sedikitnya 22 orang pemerhati kehutanan dari berbagai elemen di wilayah Sulawesi melakukan kunjungan belajar ke Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 18-19 Juni 2013.
"Bulukumba dan Bantaeng dipilih dalam kunjungan belajar karena kedua kabupaten sudah melakukan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat pada tahun 1999-2000," kata Direktur Sulawesi Community Foundation (SCF) ketika dihubungi di Makassar, Selasa.
Ia menyebutkan, kegiatan itu difasilitasi SCF sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.
Peserta berasal dari berbagai elemen, seperti Dinas Kehutanan, LSM, dan kelompok tani dari Donggala, Kolaka, Kendari, Minahasa, Manado serta beberapa kabupaten di Sulsel.
"Apa yang ada di sana bisa dijadikan bahan pembelajaran oleh daerah lainnya, untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan maupun hutan desa," ujarnya.
Rostanto menjelaskan, dari segi model dan kebijakan, Bulukumba dan Bantaeng berbeda. Bulukumba menerapkan program Hutan Kemasyarakatan, sementara Bantaeng mengaplikasikan Hutan Desa.
Namun dari segi perkembangan, kedua kabupaten sama-sama mendapatkan kemajuan signifikan, sehingga dinilai layak dijadikan model pembelajaran bagi daerah lain dalam pengelolaan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
Ibrahim, seorang peserta dari LSM LEPMIL Kendari bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat mengungkapkan, dirinya tertarik untuk belajar mengenai pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan, seperti yang ada di Bulukumba dan Bantaeng.
"Terutama mengenai budidaya lebah madu. Di Kendari potensi lebah madu cukup besar namun belum dikelola dengan baik," katanya.
Di Kabupaten Bantaeng terdapat 342 hektare hutan desa yang mendapat SK pengelolaan, namun hingga saat ini baru 23 hektare yang mampu dikelola. Sementara di Bulukumba, Hutan Kemasyarakatan yang mendapat SK pengelolaan mencapai 2.225 hektare, yang dikelola baru 50 persen.
Dari kedua kabupaten tersebut, Dinas Kehutanan masih aktif melakukan pendampingan pengelolaan hutan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan dibebaskan memanfaatkan hasil non kayu, namun tetap mempertahankan kelestarian ekologi.
Dinas Kehutanan juga memberi bantuan bibit pohon yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti sengon, gaharu dan jati.
"Kami bangga menjadi model pembelajaran oleh pemerhati kehutanan se-Sulawesi, semoga banyak pelajaran yang diperoleh, " kata Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Misbawati A Wawo. T Susilo
"Bulukumba dan Bantaeng dipilih dalam kunjungan belajar karena kedua kabupaten sudah melakukan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat pada tahun 1999-2000," kata Direktur Sulawesi Community Foundation (SCF) ketika dihubungi di Makassar, Selasa.
Ia menyebutkan, kegiatan itu difasilitasi SCF sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.
Peserta berasal dari berbagai elemen, seperti Dinas Kehutanan, LSM, dan kelompok tani dari Donggala, Kolaka, Kendari, Minahasa, Manado serta beberapa kabupaten di Sulsel.
"Apa yang ada di sana bisa dijadikan bahan pembelajaran oleh daerah lainnya, untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan maupun hutan desa," ujarnya.
Rostanto menjelaskan, dari segi model dan kebijakan, Bulukumba dan Bantaeng berbeda. Bulukumba menerapkan program Hutan Kemasyarakatan, sementara Bantaeng mengaplikasikan Hutan Desa.
Namun dari segi perkembangan, kedua kabupaten sama-sama mendapatkan kemajuan signifikan, sehingga dinilai layak dijadikan model pembelajaran bagi daerah lain dalam pengelolaan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
Ibrahim, seorang peserta dari LSM LEPMIL Kendari bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat mengungkapkan, dirinya tertarik untuk belajar mengenai pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan, seperti yang ada di Bulukumba dan Bantaeng.
"Terutama mengenai budidaya lebah madu. Di Kendari potensi lebah madu cukup besar namun belum dikelola dengan baik," katanya.
Di Kabupaten Bantaeng terdapat 342 hektare hutan desa yang mendapat SK pengelolaan, namun hingga saat ini baru 23 hektare yang mampu dikelola. Sementara di Bulukumba, Hutan Kemasyarakatan yang mendapat SK pengelolaan mencapai 2.225 hektare, yang dikelola baru 50 persen.
Dari kedua kabupaten tersebut, Dinas Kehutanan masih aktif melakukan pendampingan pengelolaan hutan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan dibebaskan memanfaatkan hasil non kayu, namun tetap mempertahankan kelestarian ekologi.
Dinas Kehutanan juga memberi bantuan bibit pohon yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti sengon, gaharu dan jati.
"Kami bangga menjadi model pembelajaran oleh pemerhati kehutanan se-Sulawesi, semoga banyak pelajaran yang diperoleh, " kata Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Misbawati A Wawo. T Susilo