Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sedang menyusun data Indeks Kerawanan Pemilu Tematik (IKP) Media Sosial yang dinilai menjadi ancaman pada Pilkada Serentak 2024. termasuk polarisasi politik akan diluncurkan tahun ini," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Menurutnya, potensi kerawanan pemilu 2024 bisa terjadi dari berbagai aspek, salah satunya berasal dari media sosial. Untuk itu, pihaknya mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi potensi tersebut.
“Kenapa tematik karena berdasarkan analisis Bawaslu, itu salah satu ancaman pemilu 2024,” ujarnya.
Dikatakannya, salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu dalam rangka pencegahan adalah dengan memetakan daerah-daerah yang rawan Pemilu 2024.
“Indeks Kerentanan Pemilu 2024 ini kita buat agar kita memiliki kesiapan menghadapi situasi yang mungkin terjadi di tahun 2024. Salah satunya hoaks di media sosial,” kata Lolly yang menjabat sebagai Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI ini.
Mengenai model pengawasan melalui Gerakan Kesadaran Berdemokrasi (Garasi) di Selo Selatan, kata dia, penting karena inisiatifnya bergerak dan lahir dari pengawasan partisipatif.
“Bengkel tersebut merupakan salah satu terobosan Bawaslu Sulsel yang jika dapat diimplementasikan dengan jangkauan yang lebih luas dan inovasi yang lebih banyak, akan mampu menghadang potensi kerawanan yang lebih besar di Sulsel,”
Ia berharap dari forum ini akan lahir pemikiran-pemikiran orisinil dari para pengawas partisipatif melalui alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) karena nantinya kerjasama dengan Bawaslu di kabupaten akan jauh lebih baik.
Sebelumnya, Bawaslu RI telah meluncurkan IKP Pilkada dan Pilkada Serentak 2024. Bahkan Bawaslu telah memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dalam IKP tersebut.
Dalam IKP terungkap beberapa kategori provinsi dengan kerentanan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori risiko tinggi yaitu Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).
Untuk kategori rawan terdapat 21 provinsi, di antaranya Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27), dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk kategori rendah, di antaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74).
Berita ini juga telah ditayangkan di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu RI Susun Indeks Keamanan 2024 Media Sosial Tematik Pemilu
Menurutnya, potensi kerawanan pemilu 2024 bisa terjadi dari berbagai aspek, salah satunya berasal dari media sosial. Untuk itu, pihaknya mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi potensi tersebut.
“Kenapa tematik karena berdasarkan analisis Bawaslu, itu salah satu ancaman pemilu 2024,” ujarnya.
Dikatakannya, salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu dalam rangka pencegahan adalah dengan memetakan daerah-daerah yang rawan Pemilu 2024.
“Indeks Kerentanan Pemilu 2024 ini kita buat agar kita memiliki kesiapan menghadapi situasi yang mungkin terjadi di tahun 2024. Salah satunya hoaks di media sosial,” kata Lolly yang menjabat sebagai Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI ini.
Mengenai model pengawasan melalui Gerakan Kesadaran Berdemokrasi (Garasi) di Selo Selatan, kata dia, penting karena inisiatifnya bergerak dan lahir dari pengawasan partisipatif.
“Bengkel tersebut merupakan salah satu terobosan Bawaslu Sulsel yang jika dapat diimplementasikan dengan jangkauan yang lebih luas dan inovasi yang lebih banyak, akan mampu menghadang potensi kerawanan yang lebih besar di Sulsel,”
Ia berharap dari forum ini akan lahir pemikiran-pemikiran orisinil dari para pengawas partisipatif melalui alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) karena nantinya kerjasama dengan Bawaslu di kabupaten akan jauh lebih baik.
Sebelumnya, Bawaslu RI telah meluncurkan IKP Pilkada dan Pilkada Serentak 2024. Bahkan Bawaslu telah memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dalam IKP tersebut.
Dalam IKP terungkap beberapa kategori provinsi dengan kerentanan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori risiko tinggi yaitu Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).
Untuk kategori rawan terdapat 21 provinsi, di antaranya Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27), dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk kategori rendah, di antaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74).
Berita ini juga telah ditayangkan di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu RI Susun Indeks Keamanan 2024 Media Sosial Tematik Pemilu