Makassar (ANTARA) - Tenaga Ahli DPR RI Hasbullah terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti priode 2023-2028 usai pelantikan tujuh komisioner baru untuk Sulsel di Jakarta.

"Baru selesai pemilihan ketua. Terpilih pak Hasbullah. Sebentar sudah ditetapkan semuanya (divisi-divisi)," ujar singkat Upi Hastati saat dikonfirmasi wartawan dari Makassar, Rabu.

ujuh komisioer KPU Sulsel yang dilantik Ketua KPU RI Hasyim Ash'ari masing-masing Ahmad Adiwijaya selaku mantan komisioner KPU Palopo, Hasbullah, bekerja sebagai Tenaga Ahli DPR RI, Hasrudddin Husain selaku mantan Ketua KPU Kota Parepare.

Selanjutnya, Marzuki Kadir diketahui mantan Ketua Kabupaten Pangkep, Romy Harminto mantan komisioner KPU Makassar, Tasrif adalah mantan komisioner KPU Gowa, dan Upi Hastati merupakan petahana KPU Sulsel.

Pelantikan dan pengukuhan anggota KPU tingkat provinsi tersebut, selain Sulsel, juga ada provinsi lain dengan total 20 provinsi se-Indonesia yang akan bekerja melanjutkan tahapan Pemilu serentak 14 Februari 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam sambutannya dikutip secara virtual menekankan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu ada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara pemilu terikat kode etik dalam tindakan perilaku kata-kata sehari hari, terhitung sejak mengucapkan sumpah dan janji.

"Kami berharap perundang-undangan dan kode etik dijadikan pedoman, supaya kita tidak mudah melenceng dan tergiur berbagai macam yang tidak sesuai perundang undangan," paparnya melalui video virtual di media sosial youtube

Pekerjaan profesional ini, kata dia, intinya punya kompetensi penyelenggara pemilu berbasis dua hal, pengetahuan dan pengalaman. Pihaknya ketika melakukan penilaian dalam seleksi untuk skor pengalaman lebih tinggi dari pengetahuan.

"Oleh karena itu, kami berpandangan orang berpengalaman sudah berpengatahuan, belum tentu orang berpengetahuan punya pengalaman. Kami baca secara seksama CV riwayat hidup yang dilantik sebagian besar punya pengalaman penyelenggara Pemilu," tuturnya.

Menurut dia, Peraturan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menjadi rumput kepemiluan kita. Pembacaan masing-masing tentu menimbulkan berbeda penafsiran. Diskusi di antara kita penting agar ada pemahaman yang sama untuk memperkuat kinerja kita di masa depan.

"Pelantikan kalian di tengah tengah penyelenggaraan Pemilu, oleh karena itu sepulang dari sini setelah melakukan orientasi menyesuaikan adaptasi dengan Sekretariat KPU provinsi dan juga stakeholder dan pimpinan pimpinan Partai Politik," katanya.


Pewarta : M Darwin Fatir
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024