Makassar (ANTARA Sulsel) - Seorang pakar dari Universitas Negeri Makassar (UNM) berpendapat, hasil riset sosiologi seharusnya dijadikan acuan ilmiah dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Acuan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berbasis situasi akan berguna agar keputusan mengenai permasalahan dapat dilaksanakan secara baik di lapangan, kata Prof Dr Andi Agustang, M.Si di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Menurut Ketua Program Studi S3 Sosiologi UNM ini, sosiologi adalah pisau analisis mengenai beragam aktor untuk pengayaan pemahaman intelektual, termasuk dalam pemberdayaan dan advokasi sosial.
Dia mengatakan, melalui sosiologi akan diperoleh hasil riset yang berbasis situasi, sehingga pembuatan suatu kebijakan mempertimbangkan objek sosiologisnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mulai di tingkat masyarakat hingga lembaga pemerintahan di tingkat nasional, hendaknya mempertimbangkan pula pandangan sosiolog yang dapat menganalisis secara tajam dan memberi solusi bagi berbagai persoalan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan.
"Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak akan menjadikan masyarakat sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam mengatasi atau mencari solusi suatu persoalan," katanya.
Selama ini, produk suatu kebijakan mulai tingkat nasional hingga daerah kerapkali mengabaikan aspek sosiologis sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Padahal, menurut Agustang, pertimbangan aspek sosiologis dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mengurangi ekses atau resistensi yang dapat terjadi sebagai respon terhadap suatu kebijakan. AJS Bie
Acuan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berbasis situasi akan berguna agar keputusan mengenai permasalahan dapat dilaksanakan secara baik di lapangan, kata Prof Dr Andi Agustang, M.Si di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Menurut Ketua Program Studi S3 Sosiologi UNM ini, sosiologi adalah pisau analisis mengenai beragam aktor untuk pengayaan pemahaman intelektual, termasuk dalam pemberdayaan dan advokasi sosial.
Dia mengatakan, melalui sosiologi akan diperoleh hasil riset yang berbasis situasi, sehingga pembuatan suatu kebijakan mempertimbangkan objek sosiologisnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mulai di tingkat masyarakat hingga lembaga pemerintahan di tingkat nasional, hendaknya mempertimbangkan pula pandangan sosiolog yang dapat menganalisis secara tajam dan memberi solusi bagi berbagai persoalan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan.
"Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak akan menjadikan masyarakat sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam mengatasi atau mencari solusi suatu persoalan," katanya.
Selama ini, produk suatu kebijakan mulai tingkat nasional hingga daerah kerapkali mengabaikan aspek sosiologis sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Padahal, menurut Agustang, pertimbangan aspek sosiologis dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mengurangi ekses atau resistensi yang dapat terjadi sebagai respon terhadap suatu kebijakan. AJS Bie