Mamuju (ANTARA Sulbar) - Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin mengatakan pegawai di provinsi setempat memiliki kompetensi yang rendah dalam bekerja melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
"Pemerintah mengakui salah satu kelemahan pembangunan di Sulbar karena pegawainya memiliki kompetensi rendah dalam melaksanakan Tufoksinya," kata Sekda Sulbar, di Mamuju, Minggu
Ia mengatakan, apabila dievaluasi rata-rata pegawai di Sulbar tidak memiliki keahlian dalam bekerja menunjang maksimalnya pelayanan pemerintahan untuk kemajuan pembangunan di Sulbar.
"Ini menjadi evaluasi pemerintah sehingga dalam melakukan penerimaan pegawai, pemerintah juga harus melakukan tes kompetensi bagi pegawai yang mendaftar, tidak hanya melakukan ujian tertulis saja," katanya.
Menurut dia, pemerintah di Sulbar perlu melakukan tes kompetensi agar setiap pegawai dapat ditempatkan menurut keahliannya masing masing, tidak seperti sekarang ini ketika pegawai diharapkan menjalankan sebuah tugas selalu terkendala karena tidak memahami tugasnya.
Ia mengatakan, pelayanan pemerintahan terus berupaya dimaksimalkan pemerintah di Sulbar termasuk dengan meningkatkan sumber daya pegawainya, karena tanpa sumber daya memadai dari pegawai dengan meningkatkan kompetensinya mustahil pelayanan pemerintahan dapat dimaksimalkan.
"Reformasi birokrasi yang dijalankan dinegara ini menjadi salah satu landasan sehingga kompetensi pegawai harus terus ditingkatkan memaksimalkan pelayanan publik, dengan reformasi birokrasi diharapkan negara dan seluruh daerahnya dapat melaksanakan pembangunan yang baik agar bangsa ini dapat maju dan berkembang," katanya. M Yusuf
"Pemerintah mengakui salah satu kelemahan pembangunan di Sulbar karena pegawainya memiliki kompetensi rendah dalam melaksanakan Tufoksinya," kata Sekda Sulbar, di Mamuju, Minggu
Ia mengatakan, apabila dievaluasi rata-rata pegawai di Sulbar tidak memiliki keahlian dalam bekerja menunjang maksimalnya pelayanan pemerintahan untuk kemajuan pembangunan di Sulbar.
"Ini menjadi evaluasi pemerintah sehingga dalam melakukan penerimaan pegawai, pemerintah juga harus melakukan tes kompetensi bagi pegawai yang mendaftar, tidak hanya melakukan ujian tertulis saja," katanya.
Menurut dia, pemerintah di Sulbar perlu melakukan tes kompetensi agar setiap pegawai dapat ditempatkan menurut keahliannya masing masing, tidak seperti sekarang ini ketika pegawai diharapkan menjalankan sebuah tugas selalu terkendala karena tidak memahami tugasnya.
Ia mengatakan, pelayanan pemerintahan terus berupaya dimaksimalkan pemerintah di Sulbar termasuk dengan meningkatkan sumber daya pegawainya, karena tanpa sumber daya memadai dari pegawai dengan meningkatkan kompetensinya mustahil pelayanan pemerintahan dapat dimaksimalkan.
"Reformasi birokrasi yang dijalankan dinegara ini menjadi salah satu landasan sehingga kompetensi pegawai harus terus ditingkatkan memaksimalkan pelayanan publik, dengan reformasi birokrasi diharapkan negara dan seluruh daerahnya dapat melaksanakan pembangunan yang baik agar bangsa ini dapat maju dan berkembang," katanya. M Yusuf