Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan USAID Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) berkolaborasi untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Sulsel mencapai 27,2 persen pada 2022. Angka ini menduduki peringkat ke-10 prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulsel Andi Mirna dalam keterangan di Makassar, Rabu, mengatakan Sulsel memangkas tipis angka balita stunting sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Pada 2021 tercatat prevalensi balita stunting di provinsi ini sebesar 27,4 persen.
Pada 2022 terdapat 14 kabupaten dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi. Sisanya, 10 kabupaten/kota di bawah angka rata-rata prevalensi balita stunting.
Ia menjelaskan kondisi tersebut menuntut perlunya upaya strategis agar dapat tercapai penurunan angka stunting di Sulsel. Upaya strategis dimaksud yakni meningkatkan kolaborasi antarpelaku serta sinergi antarlembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah dan swasta.
Guna menemukan upaya strategis dimaksud, katanya, diperlukan kajian penilaian cepat secara kualitatif di tingkat Provinsi Sulsel yang akan dianalisis dengan menggunakan metodologi political economy analysis (PEA) stunting.
"Sampai saat ini masih menjadi perdebatan data e-PPGBM dan hasil Survei Status Gizi Indonesia karena perbedaannya cukup signifikan," ujarnya saat membuka Lokakarya Penilaian Cepat Kualitatif Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulsel
Menurut Andi Mirna, untuk menurunkan angka stunting perlu adanya inovasi.
Ia berharap, seluruh perangkat daerah yang bergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) beserta mitra, seperti TP PKK, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas, USAID ERAT, mendorong penurunan stunting paling tidak mencapai angka 16 persen.
"Prevalensi stunting di Sulsel masih sangat tinggi sekal," ucapnya.
Kegiatan ini diikuti oleh OPD Pemprov Sulsel, akademisi, LSM, Forum CSR, serta organisasi mitra kerja terkait. USAID ERAT sebagai penyelenggara kegiatan berharap ada kesepakatan rencana aksi yang akan menjadi bahan USAID ERAT.
USAID ERAT membantu memetakan langkah-langkah apa saja yang mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sulsel-USAID ERAT kolaborasi turunkan angka stunting
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Sulsel mencapai 27,2 persen pada 2022. Angka ini menduduki peringkat ke-10 prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulsel Andi Mirna dalam keterangan di Makassar, Rabu, mengatakan Sulsel memangkas tipis angka balita stunting sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Pada 2021 tercatat prevalensi balita stunting di provinsi ini sebesar 27,4 persen.
Pada 2022 terdapat 14 kabupaten dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi. Sisanya, 10 kabupaten/kota di bawah angka rata-rata prevalensi balita stunting.
Ia menjelaskan kondisi tersebut menuntut perlunya upaya strategis agar dapat tercapai penurunan angka stunting di Sulsel. Upaya strategis dimaksud yakni meningkatkan kolaborasi antarpelaku serta sinergi antarlembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah dan swasta.
Guna menemukan upaya strategis dimaksud, katanya, diperlukan kajian penilaian cepat secara kualitatif di tingkat Provinsi Sulsel yang akan dianalisis dengan menggunakan metodologi political economy analysis (PEA) stunting.
"Sampai saat ini masih menjadi perdebatan data e-PPGBM dan hasil Survei Status Gizi Indonesia karena perbedaannya cukup signifikan," ujarnya saat membuka Lokakarya Penilaian Cepat Kualitatif Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulsel
Menurut Andi Mirna, untuk menurunkan angka stunting perlu adanya inovasi.
Ia berharap, seluruh perangkat daerah yang bergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) beserta mitra, seperti TP PKK, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas, USAID ERAT, mendorong penurunan stunting paling tidak mencapai angka 16 persen.
"Prevalensi stunting di Sulsel masih sangat tinggi sekal," ucapnya.
Kegiatan ini diikuti oleh OPD Pemprov Sulsel, akademisi, LSM, Forum CSR, serta organisasi mitra kerja terkait. USAID ERAT sebagai penyelenggara kegiatan berharap ada kesepakatan rencana aksi yang akan menjadi bahan USAID ERAT.
USAID ERAT membantu memetakan langkah-langkah apa saja yang mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sulsel-USAID ERAT kolaborasi turunkan angka stunting