Mataram (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membuka rapat koordinasi nasional ke-14 Komisi Informasi se-Indonesia di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin.
Didampingi Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, dan pejabat pemerintah yang lain, Menkominfo memukul gong untuk menandai pembukaan rapat koordinasi nasional Komisi Informasi yang berlangsung di Hotel Lombok Raya.
Pada kesempatan itu, dia mengemukakan pentingnya keterbukaan informasi bagi publik.
"Jalan rusak di Lampung, hanya modal pemviralan seluruh Indonesia bisa tahu dan informasi itu begitu cepat (menyebar). Karena itu tadi saya bilang, ada misinfomasi, disinformasi, dan paling mengerikan adalah malinformasi yang perlu diawasi," katanya.
Dia juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang damai pada tahun 2024.
"Demokrasi kita harus lebih berkualitas. Demokrasi berkualitas debatnya juga harus sehat," katanya.
Rapat koordinasi nasional Komisi Informasi yang berlangsung dari 6 sampai 9 Agustus 2023 di Kota Mataram diikuti oleh sekitar 400 peserta dari seluruh Indonesia.
Rapat yang ditujukan untuk menguatkan kelembagaan Komisi Informasi di tingkat pusat hingga kabupaten/kota tersebut mencakup penyusunan rencana kerja dan langkah strategis dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi untuk demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan nasional.
Baca juga: Menkominfo fokus merampungkan tiga regulasi hingga akhir masa jabatan
Didampingi Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, dan pejabat pemerintah yang lain, Menkominfo memukul gong untuk menandai pembukaan rapat koordinasi nasional Komisi Informasi yang berlangsung di Hotel Lombok Raya.
Pada kesempatan itu, dia mengemukakan pentingnya keterbukaan informasi bagi publik.
"Jalan rusak di Lampung, hanya modal pemviralan seluruh Indonesia bisa tahu dan informasi itu begitu cepat (menyebar). Karena itu tadi saya bilang, ada misinfomasi, disinformasi, dan paling mengerikan adalah malinformasi yang perlu diawasi," katanya.
Dia juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang damai pada tahun 2024.
"Demokrasi kita harus lebih berkualitas. Demokrasi berkualitas debatnya juga harus sehat," katanya.
Rapat koordinasi nasional Komisi Informasi yang berlangsung dari 6 sampai 9 Agustus 2023 di Kota Mataram diikuti oleh sekitar 400 peserta dari seluruh Indonesia.
Rapat yang ditujukan untuk menguatkan kelembagaan Komisi Informasi di tingkat pusat hingga kabupaten/kota tersebut mencakup penyusunan rencana kerja dan langkah strategis dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi untuk demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan nasional.
Baca juga: Menkominfo fokus merampungkan tiga regulasi hingga akhir masa jabatan