Makassar (ANTARA) - Gubenur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Sulsel memiliki 6.000 hektare lahan mangrove yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru di sektor perdagangan karbon.
"Kita memiliki potensi spot 6.000 hektare lahan mangrove yang menunjang penurunan emisi gas rumah kaca dan imbalannya berpeluang dalam perdagangan karbon," kata Andi Sudirman di Makassar, Senin.
Selain itu, lanjut dia, telah dilakukan penanaman 2,5 juta bibit mangrove yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Hal itu dilakukan sebagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sulsel untuk menjaga lingkungan. Termasuk mendukung upaya mewujudkan net zero emissions pada 2060.
"Salah satunya upaya itu dengan melakukan penanaman 2,5 juta mangrove yang dilakukan di 24 kabupaten/kota di Sulsel," ujarnya.
Sementara itu Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, sebelumnya telah melansir bahwa POJK Bursa Karbon merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Regulasi itu terdiri dari 10 poin, dimana mengamanatkan pengaturan lebih lanjut Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
“Sesuai UU P2SK, penyusunan POJK ini telah melalui proses konsultasi dengan Komisi XI DPR RI,”ujarnya.
POJK ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk mendukung Pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim. Di antaranya melalu pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sejalan dengan komitmen Paris Agreeement, serta mempersiapkan perangkat hukum domestik dalam pencapaian target emisi GRK tersebut.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Antara/ Suriani Mappong
"Kita memiliki potensi spot 6.000 hektare lahan mangrove yang menunjang penurunan emisi gas rumah kaca dan imbalannya berpeluang dalam perdagangan karbon," kata Andi Sudirman di Makassar, Senin.
Selain itu, lanjut dia, telah dilakukan penanaman 2,5 juta bibit mangrove yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Hal itu dilakukan sebagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sulsel untuk menjaga lingkungan. Termasuk mendukung upaya mewujudkan net zero emissions pada 2060.
"Salah satunya upaya itu dengan melakukan penanaman 2,5 juta mangrove yang dilakukan di 24 kabupaten/kota di Sulsel," ujarnya.
Sementara itu Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, sebelumnya telah melansir bahwa POJK Bursa Karbon merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Regulasi itu terdiri dari 10 poin, dimana mengamanatkan pengaturan lebih lanjut Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
“Sesuai UU P2SK, penyusunan POJK ini telah melalui proses konsultasi dengan Komisi XI DPR RI,”ujarnya.
POJK ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk mendukung Pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim. Di antaranya melalu pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sejalan dengan komitmen Paris Agreeement, serta mempersiapkan perangkat hukum domestik dalam pencapaian target emisi GRK tersebut.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Antara/ Suriani Mappong