Makassar (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan berbagai strategi guna menjaga produksi pangan saat musim kemarau 2023.
"Kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi di musim kemarau tahun ini, membuat kami menyiapkan berbagai strategi guna menghadapi musim kemarau 2023," kata Kepala Dinas TPHP Sulsel Imran Jauzi di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan Sulsel sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia, maka sangat penting menyiapkan sejumlah program antisipatif yang telah dan sedang berjalan saat ini.
Program antisipatif tersebut di antaranya pemetaan zona rawan kekeringan, manajemen air, pengaturan pola tanam, persiapan benih unggul hingga bantuan substitusi kepada petani jika terjadi gagal panen.
Sebagai gambaran, pada pemetaan di sektor pertanian, Dinas TPHP Sulsel telah menetapkan tiga kabupaten yang masuk kategori zona merah dengan diindikasi rawan dan sangat terdampak kekeringan.
Ketiga zona merah itu yang terancam sektor pertanian di musim kemarau tahun ini adalah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo.
"Penetapan zona ini dilatarbelakangi oleh data riwayat area pertanian 3 hingga 5 tahun yang lalu, jika pernah mengalami kekeringan di musim kemarau. Utamanya dengan luas kekeringan lebih dari 5.000 hektare," jelasnya.
Penetapan zona merah di tiga wilayah ini terbilang sesuai dengan prediksi BMKG terhadap sejumlah daerah yang akan terdampak kekeringan. Kabupaten Bone dan Soppeng merupakan wilayah tengah yang juga diperkirakan terdampak El Nino, begitu pula Wajo, salah satu wilayah pantai barat.
Pemetaan ini bukan berarti berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten tersebut, namun dikhususkan pada area pertanian yang telah melalui proses identifikasi dengan luas wilayah sekitar 5.000 hektare.
Adapun langkah-langkah antisipatif di tiga wilayah tersebut menjadi prioritas utama dalam mengatasi dampak kekeringan seperti manajemen air dan benih.
Termasuk antisipasi penyakit-penyakit tanaman yang baru akan bermunculan dan gerakan pengendalian harus segera dirancang.
"Selain itu, mengatur pola tanam dan jarak tanam dengan mempercepat penanaman. Jika biasanya jarak tanam petani tiga pekan, maka diminta agar dipercepat menjadi dua pekan harus segera menanam," kata Imran.
"Kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi di musim kemarau tahun ini, membuat kami menyiapkan berbagai strategi guna menghadapi musim kemarau 2023," kata Kepala Dinas TPHP Sulsel Imran Jauzi di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan Sulsel sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia, maka sangat penting menyiapkan sejumlah program antisipatif yang telah dan sedang berjalan saat ini.
Program antisipatif tersebut di antaranya pemetaan zona rawan kekeringan, manajemen air, pengaturan pola tanam, persiapan benih unggul hingga bantuan substitusi kepada petani jika terjadi gagal panen.
Sebagai gambaran, pada pemetaan di sektor pertanian, Dinas TPHP Sulsel telah menetapkan tiga kabupaten yang masuk kategori zona merah dengan diindikasi rawan dan sangat terdampak kekeringan.
Ketiga zona merah itu yang terancam sektor pertanian di musim kemarau tahun ini adalah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo.
"Penetapan zona ini dilatarbelakangi oleh data riwayat area pertanian 3 hingga 5 tahun yang lalu, jika pernah mengalami kekeringan di musim kemarau. Utamanya dengan luas kekeringan lebih dari 5.000 hektare," jelasnya.
Penetapan zona merah di tiga wilayah ini terbilang sesuai dengan prediksi BMKG terhadap sejumlah daerah yang akan terdampak kekeringan. Kabupaten Bone dan Soppeng merupakan wilayah tengah yang juga diperkirakan terdampak El Nino, begitu pula Wajo, salah satu wilayah pantai barat.
Pemetaan ini bukan berarti berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten tersebut, namun dikhususkan pada area pertanian yang telah melalui proses identifikasi dengan luas wilayah sekitar 5.000 hektare.
Adapun langkah-langkah antisipatif di tiga wilayah tersebut menjadi prioritas utama dalam mengatasi dampak kekeringan seperti manajemen air dan benih.
Termasuk antisipasi penyakit-penyakit tanaman yang baru akan bermunculan dan gerakan pengendalian harus segera dirancang.
"Selain itu, mengatur pola tanam dan jarak tanam dengan mempercepat penanaman. Jika biasanya jarak tanam petani tiga pekan, maka diminta agar dipercepat menjadi dua pekan harus segera menanam," kata Imran.