Kupang (ANTARA Sulsel) - Tiga kapal fery milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), saat ini sudah tidak beroperasi lagi karena kekurangan dana operasional.
Tiga kapal fery itu adalah kapal motor (KM) Pulau Sabu, KM Sirung dan KM Ile Boleng yang selama ini melayani sute penyeberangan Kupang-Lembata dua kali seminggu, kata seorang ABK KM Ile Boleng Siprianus Ola, di Kupang, Jumat.
Khusus untuk kapal motor Pulau Sabu dan Sirung, sudah sekitar satu bulan ini tidak beroperasi karena kendala dana operasional.
KM Sirung melayani rute Kupang-Ende satu kali setiap minggu dan KM Pulau Sabu berlayar di rute Kupang-Kalabahi-Atapupu satu kali seminggu.
Dia mengatakan, walaupun kapal tidak beroperasi, biaya tambatan di Dermaga Feri Bolok Kupang tetap dibayar, belum termasuk ABK dan petugas darat.
Sampai saat ini, pemerintah juga belum membayar gaji nakhoda dan anak buah kapal (ABK) di tiga kapal sejak Februari lalu, kata mesinis pada KM Ile Boleng itu.
Menurut dia, biaya operasional setiap kapal mencapai puluhan juta rupiah setiap berlayar. Sedangkan tunggakan gaji nakhoda dan ABK mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
"Gaji nakhoda dan ABK setiap kapal sekitar Rp60 juta per bulan, dan sejak Februari 2013 belum dibayarkan," katanya.
Dia mengatakan, selama terjadi krisis keuangan, PT Flobamor sebagai pengelola kapal pernah membayar gaji karyawan sebesar Rp1 juta per orang.
Pembayaran gaji tidak dilakukan rutin setiap bulan, bahkan karyawan pernah menerima gaji Rp200.000 hingga Rp300.000 per orang.
Persoalan yang dihadapi manajemen PT Flobamor itu, katanya sudah dilaporkan ke DPRD NTT, namun belum ada solusi.
Dia meminta agar DPRD mempertemukan para ABK dengan PT Flobamor agar hak-hak nakhoda dan ABK dibayar. E.S. Syafei
Tiga kapal fery itu adalah kapal motor (KM) Pulau Sabu, KM Sirung dan KM Ile Boleng yang selama ini melayani sute penyeberangan Kupang-Lembata dua kali seminggu, kata seorang ABK KM Ile Boleng Siprianus Ola, di Kupang, Jumat.
Khusus untuk kapal motor Pulau Sabu dan Sirung, sudah sekitar satu bulan ini tidak beroperasi karena kendala dana operasional.
KM Sirung melayani rute Kupang-Ende satu kali setiap minggu dan KM Pulau Sabu berlayar di rute Kupang-Kalabahi-Atapupu satu kali seminggu.
Dia mengatakan, walaupun kapal tidak beroperasi, biaya tambatan di Dermaga Feri Bolok Kupang tetap dibayar, belum termasuk ABK dan petugas darat.
Sampai saat ini, pemerintah juga belum membayar gaji nakhoda dan anak buah kapal (ABK) di tiga kapal sejak Februari lalu, kata mesinis pada KM Ile Boleng itu.
Menurut dia, biaya operasional setiap kapal mencapai puluhan juta rupiah setiap berlayar. Sedangkan tunggakan gaji nakhoda dan ABK mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
"Gaji nakhoda dan ABK setiap kapal sekitar Rp60 juta per bulan, dan sejak Februari 2013 belum dibayarkan," katanya.
Dia mengatakan, selama terjadi krisis keuangan, PT Flobamor sebagai pengelola kapal pernah membayar gaji karyawan sebesar Rp1 juta per orang.
Pembayaran gaji tidak dilakukan rutin setiap bulan, bahkan karyawan pernah menerima gaji Rp200.000 hingga Rp300.000 per orang.
Persoalan yang dihadapi manajemen PT Flobamor itu, katanya sudah dilaporkan ke DPRD NTT, namun belum ada solusi.
Dia meminta agar DPRD mempertemukan para ABK dengan PT Flobamor agar hak-hak nakhoda dan ABK dibayar. E.S. Syafei