Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kamar Dagang Industri berharap agar pemerintah provinsi Sulawesi Barat, lebih memperhatikan para pengusaha lokal untuk ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
"Kami menilai keberpihakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar belum menguntungkan kontraktor lokal dan malah kegiatan proyek pembangunan masih didominasi pengusaha dari luar daerah," kata Ketua Kadin Sulbar, Taslim Tammauni di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, pengusaha lokal harus diberdayakan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan cita-cita para pejuang pembentukan provinsi ini.
"Kita berjuang untuk menjadi provinsi otonom baru semangatnya untuk peningkatan ekonomi rakyat. Dengan kondisi sekarang ini malah pengusaha lokal justeru menjadi penontong di negerinya sendiri," ungkap Taslim.
Karena itu kata dia, gubernur Sulbar selaku pengambil kebijakan di daerah untuk bersikap adil dengan memberikan peluang besar terhadap pengusaha lokal.
Ia menyampaikan, kondisi dunia usaha konstruksi di Sulbar sangat memprihatinkan akibat ruang gerak untuk mendapatkan porsi sangat kecil.
"Kontraktor lokal terkesan tidak diberdayakan dengan baik. Sehingga yang muncul adalah kontraktor pendatang menikmati pembangunan di Sulbar," jelasnya.
Selain itu kata dia, juga meragukan kinerja pokja ULP di lingkup Pemprov Sulba yang terkesan melakukan rekayasa pemenang tenderr.
Salah satu contohnya, CV Balannipa terpaksa menyurati Unit Layanan Pengadaan (ULP) perihal sanggahan lelang pembangunan jalan Mapilli-Piriangdengan anggaran sebesar Rp1,2 Miliar.
Dalam surat yang ditujukan kepada Wakil Gubernur, Aladin S. Mengga itu, CV Balannipa menuding kinerja pokja konstruksi tidaklah bekerja secara profesional dan proforsional.
"Sertifikasi pokja perlu dipertanyakan kemungkinan sertifikatnya ada yang sudah kadaluarsa atau tidak ada sama sekali," jelasnya.
Lebih memiriskan lagi kata dia, proses penentuan pemenang tender, rekanan kerap dimintai setoran liar hingga menembus angka 30 persen.
"Ini susahnya karena selalu ada permintaan fee sampai 30 persen. Jika ini membudaya maka pekerjaan dipastikan tidak akan beres," tutur Taslim.
Terpisah, anggota DPRD Sulbar, Hasan Bado menyatakan sikap kecewa terhadap pola penyelenggaraan pemerintah yang makin tidak bersih.
"Saya anggap kinerja tim pokja ULP perlu dilakukan evaluasi atas beragam masalah yang muncul," jelasnya.Budi suyanto
"Kami menilai keberpihakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar belum menguntungkan kontraktor lokal dan malah kegiatan proyek pembangunan masih didominasi pengusaha dari luar daerah," kata Ketua Kadin Sulbar, Taslim Tammauni di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, pengusaha lokal harus diberdayakan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan cita-cita para pejuang pembentukan provinsi ini.
"Kita berjuang untuk menjadi provinsi otonom baru semangatnya untuk peningkatan ekonomi rakyat. Dengan kondisi sekarang ini malah pengusaha lokal justeru menjadi penontong di negerinya sendiri," ungkap Taslim.
Karena itu kata dia, gubernur Sulbar selaku pengambil kebijakan di daerah untuk bersikap adil dengan memberikan peluang besar terhadap pengusaha lokal.
Ia menyampaikan, kondisi dunia usaha konstruksi di Sulbar sangat memprihatinkan akibat ruang gerak untuk mendapatkan porsi sangat kecil.
"Kontraktor lokal terkesan tidak diberdayakan dengan baik. Sehingga yang muncul adalah kontraktor pendatang menikmati pembangunan di Sulbar," jelasnya.
Selain itu kata dia, juga meragukan kinerja pokja ULP di lingkup Pemprov Sulba yang terkesan melakukan rekayasa pemenang tenderr.
Salah satu contohnya, CV Balannipa terpaksa menyurati Unit Layanan Pengadaan (ULP) perihal sanggahan lelang pembangunan jalan Mapilli-Piriangdengan anggaran sebesar Rp1,2 Miliar.
Dalam surat yang ditujukan kepada Wakil Gubernur, Aladin S. Mengga itu, CV Balannipa menuding kinerja pokja konstruksi tidaklah bekerja secara profesional dan proforsional.
"Sertifikasi pokja perlu dipertanyakan kemungkinan sertifikatnya ada yang sudah kadaluarsa atau tidak ada sama sekali," jelasnya.
Lebih memiriskan lagi kata dia, proses penentuan pemenang tender, rekanan kerap dimintai setoran liar hingga menembus angka 30 persen.
"Ini susahnya karena selalu ada permintaan fee sampai 30 persen. Jika ini membudaya maka pekerjaan dipastikan tidak akan beres," tutur Taslim.
Terpisah, anggota DPRD Sulbar, Hasan Bado menyatakan sikap kecewa terhadap pola penyelenggaraan pemerintah yang makin tidak bersih.
"Saya anggap kinerja tim pokja ULP perlu dilakukan evaluasi atas beragam masalah yang muncul," jelasnya.Budi suyanto