Mamuju (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat mengkaji pembangunan pelabuhan di Sulbar untuk menunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Maddareski Salatin di Mamuju, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian lokasi pembangunan pelabuhan.
"Dalam melakukan pembangunan pelabuhan dan penentuan lokasi, diperlukan studi atau kajian lebih rinci terkait kelayakan, baik secara ekonomi, daerah hinterland, sosial budaya serta mitigasi, operasional," terang Maddareski Salatin.
Ia menyampaikan alasan terkait rencana pembangunan pelabuhan tersebut karena Provinsi Sulbar berhadapan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Sehingga lanjutnya, diperlukan suplai bahan pangan seperti beras, buah-buahan, sayur-sayuran, daging serta bahan konstruksi dengan jumlah memadai.
Sulbar yang memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang pasir batu yang digunakan menjadi bahan konstruksi pembangunan menurut Maddareski Salatin, harus menangkap peluang tersebut.
"Dengan adanya IKN di Kaltim akan memberikan dampak besar kepada daerah sekitarnya, termasuk Sulbar, terutama pada sektor perekonomian," katanya.
Untuk menangkap peluang itu kata Maddareski Salatin, Dinas Perhubungan Sulbar telah melaksanakan ekspose akhir studi kelayakan pembangunan pelabuhan laut bekerja sama dengan konsultan PT Rancang Rencana Indonesia.
"Kami melaksanakan studi kelayakan pelabuhan sebagai potensi pendapatan yang akan diperoleh untuk lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelabuhan," jelasnya.
Kegiatan yang dilaksanakan di Mamuju itu tambahnya, merupakan seminar akhir yang dilaksanakan dengan menghadirkan para pemangku kepentingan yang berkompeten terhadap kegiatan tersebut.
Salah satu tujuan seminar tersebut menurutnya, adalah mendapatkan gambaran komprehensif yang lebih menyeluruh dan obyektif perihal prospek pasar dan potensi usaha dalam persiapan kerja sama investasi dan pengoperasian pelabuhan berdasarkan faktor kelayakan (feasibility).
"Melalui studi kelayakan itu, dapat menjadi dasar dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar. Saya berharap ke depannya agar kegiatan ini menjadi awal dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar," kata Maddareski.
Sementara, Pelaksana Harian Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Sulbar Irwyin menekankan dalam penyajian akhir dari dokumen itu agar tetap berkoordinasi dengan OPD terkait.
"Untuk lebih memaksimalkan kajian ini, maka perlu melibatkan pihak terkait. Sebagai contoh, aturan-aturan yang menjadi acuan dalam studi ini adalah RTRW yang merupakan kewenangan OPD lain," jelas Irwyin.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Maddareski Salatin di Mamuju, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian lokasi pembangunan pelabuhan.
"Dalam melakukan pembangunan pelabuhan dan penentuan lokasi, diperlukan studi atau kajian lebih rinci terkait kelayakan, baik secara ekonomi, daerah hinterland, sosial budaya serta mitigasi, operasional," terang Maddareski Salatin.
Ia menyampaikan alasan terkait rencana pembangunan pelabuhan tersebut karena Provinsi Sulbar berhadapan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Sehingga lanjutnya, diperlukan suplai bahan pangan seperti beras, buah-buahan, sayur-sayuran, daging serta bahan konstruksi dengan jumlah memadai.
Sulbar yang memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang pasir batu yang digunakan menjadi bahan konstruksi pembangunan menurut Maddareski Salatin, harus menangkap peluang tersebut.
"Dengan adanya IKN di Kaltim akan memberikan dampak besar kepada daerah sekitarnya, termasuk Sulbar, terutama pada sektor perekonomian," katanya.
Untuk menangkap peluang itu kata Maddareski Salatin, Dinas Perhubungan Sulbar telah melaksanakan ekspose akhir studi kelayakan pembangunan pelabuhan laut bekerja sama dengan konsultan PT Rancang Rencana Indonesia.
"Kami melaksanakan studi kelayakan pelabuhan sebagai potensi pendapatan yang akan diperoleh untuk lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelabuhan," jelasnya.
Kegiatan yang dilaksanakan di Mamuju itu tambahnya, merupakan seminar akhir yang dilaksanakan dengan menghadirkan para pemangku kepentingan yang berkompeten terhadap kegiatan tersebut.
Salah satu tujuan seminar tersebut menurutnya, adalah mendapatkan gambaran komprehensif yang lebih menyeluruh dan obyektif perihal prospek pasar dan potensi usaha dalam persiapan kerja sama investasi dan pengoperasian pelabuhan berdasarkan faktor kelayakan (feasibility).
"Melalui studi kelayakan itu, dapat menjadi dasar dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar. Saya berharap ke depannya agar kegiatan ini menjadi awal dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar," kata Maddareski.
Sementara, Pelaksana Harian Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Sulbar Irwyin menekankan dalam penyajian akhir dari dokumen itu agar tetap berkoordinasi dengan OPD terkait.
"Untuk lebih memaksimalkan kajian ini, maka perlu melibatkan pihak terkait. Sebagai contoh, aturan-aturan yang menjadi acuan dalam studi ini adalah RTRW yang merupakan kewenangan OPD lain," jelas Irwyin.