Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat(Sulbar) Zudan Arif Fakrulloh, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah setempat mempercepat penanganan empat plus satu masalah yang dihadapi daerah itu.
"Saya minta seluruh OPD mempercepat penanganan empat plus satu masalah yang saat ini dihadapi Sulbar," kata Zudan Arif Fakrulloh, Selasa.
Empat plus satu masalah yang dihadapi Sulbar saat ini, yakni stunting, anak tidak sekolah, pernikahan anak, kemiskinan ekstrem dan inflasi.
"Setiap OPD harus bergerak lebih cepat dan lebih masif lagi dalam bekerja," tegas Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur meminta semua OPD yang menjadi "leading sector" penanganan masalah empat plus satu, membuat petunjuk teknis (juknis) yang akan menjadi acuan bersama dalam menuntaskan permasalahan.
"Buat juknis penyelesaian anak tidak sekolah, juknis stunting dan juknis untuk menurunkan inflasi. Begitu juga juknis untuk pernikahan anak usia dini serta kemiskinan ekstrem," jelas Zudan Arif Fakrulloh.
Pembuatan juknis menurut Zudan Arif Fakrulloh, sangat penting agar semua program yang dibuat OPD dapat satu frekuensi.
Sehingga lanjutnya, semua yang terlibat dalam penanganan masalah empat plus satu dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan dan tidak saling tumpang tindih.
"Jadi jangan lupa, teman-teman buat juknis ini sampai sedetail-detailnya agar frekuensi kita sama, sehingga kita semua bisa mengerti bagaimana dalam menyelesaikan penanganan masalah empat plus satu ini," terang Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur memberi batas waktu hingga akhir pekan ini bagi tiap OPD untuk menyelesaikan juknis tersebut.
Ia menegaskan, tidak ingin ada OPD yang lambat atau terkesan santai dalam menyelesaikan penanganan masalah empat plus satu.
"Jumat pekan ini harus selesai semua juknis. Nanti saya terbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur tentang Juknis Penanganan Masalah Empat Plus Satu Sulbar," kata Zudan Arif Fakrulloh.
"Saya minta seluruh OPD mempercepat penanganan empat plus satu masalah yang saat ini dihadapi Sulbar," kata Zudan Arif Fakrulloh, Selasa.
Empat plus satu masalah yang dihadapi Sulbar saat ini, yakni stunting, anak tidak sekolah, pernikahan anak, kemiskinan ekstrem dan inflasi.
"Setiap OPD harus bergerak lebih cepat dan lebih masif lagi dalam bekerja," tegas Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur meminta semua OPD yang menjadi "leading sector" penanganan masalah empat plus satu, membuat petunjuk teknis (juknis) yang akan menjadi acuan bersama dalam menuntaskan permasalahan.
"Buat juknis penyelesaian anak tidak sekolah, juknis stunting dan juknis untuk menurunkan inflasi. Begitu juga juknis untuk pernikahan anak usia dini serta kemiskinan ekstrem," jelas Zudan Arif Fakrulloh.
Pembuatan juknis menurut Zudan Arif Fakrulloh, sangat penting agar semua program yang dibuat OPD dapat satu frekuensi.
Sehingga lanjutnya, semua yang terlibat dalam penanganan masalah empat plus satu dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan dan tidak saling tumpang tindih.
"Jadi jangan lupa, teman-teman buat juknis ini sampai sedetail-detailnya agar frekuensi kita sama, sehingga kita semua bisa mengerti bagaimana dalam menyelesaikan penanganan masalah empat plus satu ini," terang Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur memberi batas waktu hingga akhir pekan ini bagi tiap OPD untuk menyelesaikan juknis tersebut.
Ia menegaskan, tidak ingin ada OPD yang lambat atau terkesan santai dalam menyelesaikan penanganan masalah empat plus satu.
"Jumat pekan ini harus selesai semua juknis. Nanti saya terbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur tentang Juknis Penanganan Masalah Empat Plus Satu Sulbar," kata Zudan Arif Fakrulloh.