Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) meningkatkan status Pelabuhan Tanjung Silopo Kabupaten Polman (Polman) dari .Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
"Peningkatan status menyusul sudah dibukanya rute pelayaran menuju pelabuhan Lahat Datu Malaysia sehingga sarana dan prasarananya terus dilengkapi dan statusnya dinaikkan," kata Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Maddareski, di Mamuju, Sabtu.
Sebelumnya pengusaha kapal KM Cattleya telah meminta agar status Pelabuhan Tanjung Silopo menjadi KSOP apalagi telah dimanfaatkan sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi pekerja Migran Indonesia.
Ia mengatakan peningkatan status Pelabuhan Tanjung Silopo juga untuk mendukung kerjasama Pemprov Sulbar dengan negara Malaysia yang melakukan kerja sama pada lima sektor pembangunan untuk kemajuan ekonomi di daerah.
"Ada lima sektor pembangunan yang akan dikerjasamakan dengan pihak terkait di Malaysia," kata Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Ia menyebut kelima sektor pembangunan tersebut yakni perikanan, kelautan, pertanian dan perkebunan serta pariwisata.
"Kami bersama pihak terkait di Malaysia segera menandatangani perjanjian kerja sama tersebut," katanya.
Menurut dia, kerja sama tersebut bisa menjadi investasi yang diharapkan akan dapat mendorong pembangunan daerah.
"Peningkatan status menyusul sudah dibukanya rute pelayaran menuju pelabuhan Lahat Datu Malaysia sehingga sarana dan prasarananya terus dilengkapi dan statusnya dinaikkan," kata Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Maddareski, di Mamuju, Sabtu.
Sebelumnya pengusaha kapal KM Cattleya telah meminta agar status Pelabuhan Tanjung Silopo menjadi KSOP apalagi telah dimanfaatkan sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi pekerja Migran Indonesia.
Ia mengatakan peningkatan status Pelabuhan Tanjung Silopo juga untuk mendukung kerjasama Pemprov Sulbar dengan negara Malaysia yang melakukan kerja sama pada lima sektor pembangunan untuk kemajuan ekonomi di daerah.
"Ada lima sektor pembangunan yang akan dikerjasamakan dengan pihak terkait di Malaysia," kata Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Ia menyebut kelima sektor pembangunan tersebut yakni perikanan, kelautan, pertanian dan perkebunan serta pariwisata.
"Kami bersama pihak terkait di Malaysia segera menandatangani perjanjian kerja sama tersebut," katanya.
Menurut dia, kerja sama tersebut bisa menjadi investasi yang diharapkan akan dapat mendorong pembangunan daerah.