Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar pelatihan pengelolaan dana desa bagi kepala desa dan perangkat desa di daerah itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar Andi Nursami Masdar, Senin, mengatakan kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan itu, dilaksanakan atas kerja sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulbar.
"Kegiatan ini dihadiri seluruh perangkat desa dari 15 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar," kata Andi Nursami Masdar.
Kegiatan yang diikuti unsur perangkat daerah, camat dan perangkat desa di Kabupaten Polewali Mandar itu mengangkat tema 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan'.
Kegiatan itu Andi Nursami Masdar, menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
"Tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para kepala desa tentang tata cara pengelolaan dana desa," ujar Andi Nursami Masdar.
Sementara, Kepala BPKP Perwakilan Sulbar Harry Bowo menyampaikan berdasarkan data hasil pengawasan tahun 2023, dana desa merupakan sumber pendapatan terbesar di desa.
"Sehingga, kebijakan pengawasan internal desa harus mulai didorong dengan sinergi dan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa," kata Harry Bowo.
Ia berharap, workshop tersebut berdampak besar bagi perangkat desa, dengan harapan pengelolaan dan desa terkelola secara tertib.
"Dari 144 desa di Polewali Mandar, seluruhnya telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sehingga diharapkan informasi pengelolaan keuangan desa lebih cepat diperoleh serta dapat memenuhi salah satu unsur penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK," ucapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar Andi Nursami Masdar, Senin, mengatakan kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan itu, dilaksanakan atas kerja sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulbar.
"Kegiatan ini dihadiri seluruh perangkat desa dari 15 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar," kata Andi Nursami Masdar.
Kegiatan yang diikuti unsur perangkat daerah, camat dan perangkat desa di Kabupaten Polewali Mandar itu mengangkat tema 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan'.
Kegiatan itu Andi Nursami Masdar, menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
"Tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para kepala desa tentang tata cara pengelolaan dana desa," ujar Andi Nursami Masdar.
Sementara, Kepala BPKP Perwakilan Sulbar Harry Bowo menyampaikan berdasarkan data hasil pengawasan tahun 2023, dana desa merupakan sumber pendapatan terbesar di desa.
"Sehingga, kebijakan pengawasan internal desa harus mulai didorong dengan sinergi dan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa," kata Harry Bowo.
Ia berharap, workshop tersebut berdampak besar bagi perangkat desa, dengan harapan pengelolaan dan desa terkelola secara tertib.
"Dari 144 desa di Polewali Mandar, seluruhnya telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sehingga diharapkan informasi pengelolaan keuangan desa lebih cepat diperoleh serta dapat memenuhi salah satu unsur penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK," ucapnya.