Makassar (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) Rachmat Kaimuddin memperhatikan kebutuhan listrik di Sulsel untuk mendukung iklim investasi di daerah itu.
"Kalau soal listrik tugas saya dan teman-teman untuk melihat dan mengusahakan. Jadi kita bahas soal kebutuhan listrik perusahaan smelter, termasuk di Morowali dan Huadi di Bantaeng," ujar dia saat bertemu Pj Gubernur Sulsel di Makassar, Jumat.
Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar melaporkan pengembangan investasi di Sulawesi Selatan masih terkendala listrik. Khususnya di sektor pertambangan, yakni industri smelter.
"Di Sulsel sudah ada investasi yang masuk di beberapa daerah, termasuk di Luwu Raya dan Huadi di Bantaeng. Namun, masih terkendala kebutuhan listrik. Di Huadi Group saja membutuhkan 1.000 Mega Volt Ampere (MVA)," ungkap Bahtiar.
Berdasarkan hasil kunjungan Pj Gubernur ke Huadi yang berada di Kabupaten Bantaeng, ditemukan bahwa da tiga perusahaan yang mau masuk tetapi dia butuh listrik hingga 1.000 MVA.
"Ini masih kurang. Bayangkan ada perusahaan yang antri mau masuk investasi di sana (Huadi)," sambungnya.
Ia juga menyampaikan agar arah pembangunan bukan hanya di darat, tapi juga bagaimana pembangunan di laut. Hal tersebut sangat mendukung untuk memudahkan investasi, ekspor, dan impor di Sulsel.
"Pembangunan laut dan darat juga harus sesuai kebutuhan. Bagaimana mau maju, pembangunan hanya fokus di darat, harusnya kalau kita belajar dari sejarah, perdagangan dulu semua lewat laut kalau dalam jumlah besar," jelasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Rahman Hidayat, Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi M. Firdausi Manti, Plt. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Andi Nayo Ramli, dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Romi Firman.
Turut mendampingi Pj Gubernur Bahtiar, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Kominfo SP, Kepala Dinas PUPR, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum, dan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan.
"Kalau soal listrik tugas saya dan teman-teman untuk melihat dan mengusahakan. Jadi kita bahas soal kebutuhan listrik perusahaan smelter, termasuk di Morowali dan Huadi di Bantaeng," ujar dia saat bertemu Pj Gubernur Sulsel di Makassar, Jumat.
Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar melaporkan pengembangan investasi di Sulawesi Selatan masih terkendala listrik. Khususnya di sektor pertambangan, yakni industri smelter.
"Di Sulsel sudah ada investasi yang masuk di beberapa daerah, termasuk di Luwu Raya dan Huadi di Bantaeng. Namun, masih terkendala kebutuhan listrik. Di Huadi Group saja membutuhkan 1.000 Mega Volt Ampere (MVA)," ungkap Bahtiar.
Berdasarkan hasil kunjungan Pj Gubernur ke Huadi yang berada di Kabupaten Bantaeng, ditemukan bahwa da tiga perusahaan yang mau masuk tetapi dia butuh listrik hingga 1.000 MVA.
"Ini masih kurang. Bayangkan ada perusahaan yang antri mau masuk investasi di sana (Huadi)," sambungnya.
Ia juga menyampaikan agar arah pembangunan bukan hanya di darat, tapi juga bagaimana pembangunan di laut. Hal tersebut sangat mendukung untuk memudahkan investasi, ekspor, dan impor di Sulsel.
"Pembangunan laut dan darat juga harus sesuai kebutuhan. Bagaimana mau maju, pembangunan hanya fokus di darat, harusnya kalau kita belajar dari sejarah, perdagangan dulu semua lewat laut kalau dalam jumlah besar," jelasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Rahman Hidayat, Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi M. Firdausi Manti, Plt. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Andi Nayo Ramli, dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Romi Firman.
Turut mendampingi Pj Gubernur Bahtiar, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Kominfo SP, Kepala Dinas PUPR, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum, dan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan.