Makassar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 termasuk Pilkada Serentak.
"Itu (penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tandanya bahwa daerah ini siap menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Karena ini adalah agenda konstitusi yang tidak bisa ditunda. Ini perintah konstitusi," kata Bahtiar usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Luwu dengan KPU dan Bawaslu setempat, sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Makassar, MInggu.
Bahtiar juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan DPRD Luwu yang telah menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2024.
Ia mengungkapkan saat ini masih ada tujuh daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD dengan batas waktu hingga 10 November 2023.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel Fadriyaty Asmaun menyebutkan komitmen persetujuan DPRD Sulsel untuk penganggaran untuk Pilkada 2024 Sulsel pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp224 miliar atau 40 persen untuk empat komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah, yakni KPU, Bawaslu, kepolisian dan TNI.
Sedangkan untuk di anggaran pokok penyelenggaraan pemilu sebesar Rp400 miliar atau 60 persen.
Pada momentum yang sama, Bupati Luwu Basmin Mattayang mengatakan penandatanganan NPHD dilakukan karena telah terjadi kesepakatan oleh pelaksana Pemilu.
Termasuk, adanya penekanan Bahtiar Baharuddin selain sebagai Pj Gubernur juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dimana pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk menghadapi perhelatan politik ke depannya.
"Yang namanya perintah pimpinan harus kita laksanakan. Sebenarnya KPU dan Bawaslu jangan berterima kasih kepada saya, tetapi kepada Bapak Gubernur. Karena apa yang saya lakukan ini karena perintah gubernur," ujarnya.
Sebagai pimpinan daerah di Luwu, ia menyatakan mengikuti perintah konstitusi.
"Kalau Pak Gubernur kemarin tekankan 40 persen di APBD Perubahan, kami lebih dari 40 persen," imbuhnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Hasan Sufyan, menyampaikan kegiatan itu sekaligus menunjukkan komitmen seluruh pihak bahwa Pemilu dan Pilkada 2024 adalah agenda strategis nasional yang mau tidak mau menjadi tanggung jawab seluruh pihak.
Di Luwu, ada 1.141 TPS dengan total penyelenggaraan akan mempekerjakan 13.000 petugas yang tersebar di 22 kecamatan di 227 desa.
Ketua Bawaslu Irpan menambahkan, proses tahapan Pemilu 2024 menarik karena beririsan dengan tahapan pilkada sehingga memang butuh pembiayaan yang harus dijalankan bersama.
Mengenai momentum pemilu, komitmen Bawaslu saat ini lebih fokus pada proses pencegahan.
"Saya sampaikan di sini, karena kebetulan banyak ASN, bahwa komitmen kami dari Bawaslu, sesuai instruksi pimpinan kami di RI, bahwa dalam tahapan ini masih dilakukan kegiatan pencegahan. Sehingga memang sosialisasi itu kami lakukan," ujarnya.
"Kami banyak mengimbau kepada masyarakat dan kepada ASN untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan pelanggaran dalam Pemilu, Bawaslu hadir di tengah masyarakat hanya perpanjangan tangan saja, bahwa Pemilu hari ini adalah pesta rakyat, khususnya di Luwu," tambahnya.
"Itu (penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tandanya bahwa daerah ini siap menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Karena ini adalah agenda konstitusi yang tidak bisa ditunda. Ini perintah konstitusi," kata Bahtiar usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Luwu dengan KPU dan Bawaslu setempat, sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Makassar, MInggu.
Bahtiar juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan DPRD Luwu yang telah menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2024.
Ia mengungkapkan saat ini masih ada tujuh daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD dengan batas waktu hingga 10 November 2023.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel Fadriyaty Asmaun menyebutkan komitmen persetujuan DPRD Sulsel untuk penganggaran untuk Pilkada 2024 Sulsel pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp224 miliar atau 40 persen untuk empat komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah, yakni KPU, Bawaslu, kepolisian dan TNI.
Sedangkan untuk di anggaran pokok penyelenggaraan pemilu sebesar Rp400 miliar atau 60 persen.
Pada momentum yang sama, Bupati Luwu Basmin Mattayang mengatakan penandatanganan NPHD dilakukan karena telah terjadi kesepakatan oleh pelaksana Pemilu.
Termasuk, adanya penekanan Bahtiar Baharuddin selain sebagai Pj Gubernur juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dimana pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk menghadapi perhelatan politik ke depannya.
"Yang namanya perintah pimpinan harus kita laksanakan. Sebenarnya KPU dan Bawaslu jangan berterima kasih kepada saya, tetapi kepada Bapak Gubernur. Karena apa yang saya lakukan ini karena perintah gubernur," ujarnya.
Sebagai pimpinan daerah di Luwu, ia menyatakan mengikuti perintah konstitusi.
"Kalau Pak Gubernur kemarin tekankan 40 persen di APBD Perubahan, kami lebih dari 40 persen," imbuhnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Hasan Sufyan, menyampaikan kegiatan itu sekaligus menunjukkan komitmen seluruh pihak bahwa Pemilu dan Pilkada 2024 adalah agenda strategis nasional yang mau tidak mau menjadi tanggung jawab seluruh pihak.
Di Luwu, ada 1.141 TPS dengan total penyelenggaraan akan mempekerjakan 13.000 petugas yang tersebar di 22 kecamatan di 227 desa.
Ketua Bawaslu Irpan menambahkan, proses tahapan Pemilu 2024 menarik karena beririsan dengan tahapan pilkada sehingga memang butuh pembiayaan yang harus dijalankan bersama.
Mengenai momentum pemilu, komitmen Bawaslu saat ini lebih fokus pada proses pencegahan.
"Saya sampaikan di sini, karena kebetulan banyak ASN, bahwa komitmen kami dari Bawaslu, sesuai instruksi pimpinan kami di RI, bahwa dalam tahapan ini masih dilakukan kegiatan pencegahan. Sehingga memang sosialisasi itu kami lakukan," ujarnya.
"Kami banyak mengimbau kepada masyarakat dan kepada ASN untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan pelanggaran dalam Pemilu, Bawaslu hadir di tengah masyarakat hanya perpanjangan tangan saja, bahwa Pemilu hari ini adalah pesta rakyat, khususnya di Luwu," tambahnya.