Mamuju (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat mengajak media massa di daerah itu berkolaborasi melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
"Kami mengajak rekan-rekan media massa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu Sulbar Hamrana Hakim saat publikasi hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih dan persiapan pengawasan kampanye di media pada Pemilu 2024 di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan media massa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bawaslu yang memiliki peran sangat penting untuk menyajikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat serta melakukan upaya menangkal hoaks yang terjadi selama pelaksanaan pemilu.
"Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya sinergi dari media massa, tentu saja akan membantu Bawaslu melakukan pengawasan agar pesta demokrasi tahun 2024 dapat berjalan dengan aman dan damai," terang Hamrana.
Pengawasan pemilu tidak akan berhasil tanpa kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk media massa.
"Pengawasan memang diberikan kepada Bawaslu secara penuh, tetapi dari penindakan, kami masih memiliki regulasi yang sangat lemah sehingga sangat dibutuhkan kolaborasi dengan mitra strategis lainnya, termasuk rekan-rekan pers," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Mustari Mula menyampaikan peran media sangat penting dalam menangkal hoaks selama pelaksanaan pemilu.
Tensi politik pada masa kampanye pemilu sangat berpotensi dijadikan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi hoaks.
"Di sinilah peran media massa untuk menangkal informasi hoaks dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar cakap digital sehingga tidak mudah memercayai, apalagi menyebarkan informasi yang tidak benar," ujar Mustari.
Dinas Kominfopers Sulbar telah melakukan antisipasi dalam menangkal hoaks jelang pemilu, yakni melakukan mitigasi ruang digital yang sehat, menangani berita hoaks dari hulu melalui literasi untuk menciptakan ketrampilan, etika serta budaya digital.
Selain itu, bekerja sama dengan peserta dan lembaga penyelenggara pemilu dengan membentuk satgas dalam menyosialisasikan pemilu damai, aman dan sehat terkait berita dan informasi publik penyelenggaraan Pemilu 2024.
Langkah lainnya adalah menangani berita hoaks dari hulu melalui kerja sama dengan platform media sosial dengan men-takedown berita hoaks, disinformasi dan berita kebencian.
"Kami juga memiliki tim cyber petron atau mesin sensor otomatis yang bekerja menggunakan kecerdasan buatan yang bertugas mengamati ruang digital untuk mengidentifikasi berita-berita yang berisi konten negatif, disinformasi, hoaks, kampanye negatif serta laporan masyarakat," jelasnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulbar Sulaeman Rahman pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, wartawan senantiasa berpedoman pada kode etik.
"Kita harus memegang teguh kode etik dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Terlebih dalam situasi politik seperti saat ini, kita harus mengedepankan profesionalisme dengan menjadi penyejuk di tengah masyarakat," ujar Sulaeman.
"Kami mengajak rekan-rekan media massa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu Sulbar Hamrana Hakim saat publikasi hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih dan persiapan pengawasan kampanye di media pada Pemilu 2024 di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan media massa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bawaslu yang memiliki peran sangat penting untuk menyajikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat serta melakukan upaya menangkal hoaks yang terjadi selama pelaksanaan pemilu.
"Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya sinergi dari media massa, tentu saja akan membantu Bawaslu melakukan pengawasan agar pesta demokrasi tahun 2024 dapat berjalan dengan aman dan damai," terang Hamrana.
Pengawasan pemilu tidak akan berhasil tanpa kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk media massa.
"Pengawasan memang diberikan kepada Bawaslu secara penuh, tetapi dari penindakan, kami masih memiliki regulasi yang sangat lemah sehingga sangat dibutuhkan kolaborasi dengan mitra strategis lainnya, termasuk rekan-rekan pers," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Mustari Mula menyampaikan peran media sangat penting dalam menangkal hoaks selama pelaksanaan pemilu.
Tensi politik pada masa kampanye pemilu sangat berpotensi dijadikan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi hoaks.
"Di sinilah peran media massa untuk menangkal informasi hoaks dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar cakap digital sehingga tidak mudah memercayai, apalagi menyebarkan informasi yang tidak benar," ujar Mustari.
Dinas Kominfopers Sulbar telah melakukan antisipasi dalam menangkal hoaks jelang pemilu, yakni melakukan mitigasi ruang digital yang sehat, menangani berita hoaks dari hulu melalui literasi untuk menciptakan ketrampilan, etika serta budaya digital.
Selain itu, bekerja sama dengan peserta dan lembaga penyelenggara pemilu dengan membentuk satgas dalam menyosialisasikan pemilu damai, aman dan sehat terkait berita dan informasi publik penyelenggaraan Pemilu 2024.
Langkah lainnya adalah menangani berita hoaks dari hulu melalui kerja sama dengan platform media sosial dengan men-takedown berita hoaks, disinformasi dan berita kebencian.
"Kami juga memiliki tim cyber petron atau mesin sensor otomatis yang bekerja menggunakan kecerdasan buatan yang bertugas mengamati ruang digital untuk mengidentifikasi berita-berita yang berisi konten negatif, disinformasi, hoaks, kampanye negatif serta laporan masyarakat," jelasnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulbar Sulaeman Rahman pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, wartawan senantiasa berpedoman pada kode etik.
"Kita harus memegang teguh kode etik dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Terlebih dalam situasi politik seperti saat ini, kita harus mengedepankan profesionalisme dengan menjadi penyejuk di tengah masyarakat," ujar Sulaeman.