Mamuju (ANTARA) - Kapolres Mamuju Tengah Sulawesi Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Amri Yudhy mengingatkan personelnya agar bersikap netral dalam mengawal Pemilu 2024.
"Saya kembali menekankan kepada seluruh personel Polres Mamuju Tengah agar bersikap netral dalam mengawal Pemilu 2024," tegas Amri Yudhy, di Mamuju Tengah, Rabu.
Netralitas Polri itu, lanjut Amri Yudhy, telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
Ia menyampaikan bahwa pada Pasal 28 ayat (1) menegaskan, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
"Kemudian, pada ayat (2) menyebutkan, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih," katanya
Sikap netral Polri, lanjut Amri, juga diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 tahun 2022, yakni Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
Pada kesempatan itu, Amri Yudhy menekankan lima poin yang harus dipatuhi setiap personel Polri dalam menjaga netralitas pada Pemilu 2024.
Pertama, bersikap netral, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun dan pasangan calon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Kedua, tidak memberikan fasilitas, tempat atau sarana dan prasarana dinas milik Polri kepada pasangan calon atau partai politik, untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
Ketiga, keluarga Polri/Bhayangkari yang memiliki hak pilih atau hak individu sebagai warga negara, dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih dalam Pemilu 2024.
Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar atau mengunggah apapun terhadap hasil "quick count" atau hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
Kelima, menindak tegas anggota Polri dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberikan dukungan kepada partai politik beserta pasangan calon yang diusung.
"Diharapkan, dengan persiapan yang matang dan netralitas yang terjaga ini, Polres Mamuju Tengah dapat memberikan kontribusi positif dalam mengawal Pemilu 2024, khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah," kata Amri Yudhy.
"Saya kembali menekankan kepada seluruh personel Polres Mamuju Tengah agar bersikap netral dalam mengawal Pemilu 2024," tegas Amri Yudhy, di Mamuju Tengah, Rabu.
Netralitas Polri itu, lanjut Amri Yudhy, telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
Ia menyampaikan bahwa pada Pasal 28 ayat (1) menegaskan, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
"Kemudian, pada ayat (2) menyebutkan, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih," katanya
Sikap netral Polri, lanjut Amri, juga diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 tahun 2022, yakni Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
Pada kesempatan itu, Amri Yudhy menekankan lima poin yang harus dipatuhi setiap personel Polri dalam menjaga netralitas pada Pemilu 2024.
Pertama, bersikap netral, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun dan pasangan calon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Kedua, tidak memberikan fasilitas, tempat atau sarana dan prasarana dinas milik Polri kepada pasangan calon atau partai politik, untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
Ketiga, keluarga Polri/Bhayangkari yang memiliki hak pilih atau hak individu sebagai warga negara, dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih dalam Pemilu 2024.
Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar atau mengunggah apapun terhadap hasil "quick count" atau hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
Kelima, menindak tegas anggota Polri dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberikan dukungan kepada partai politik beserta pasangan calon yang diusung.
"Diharapkan, dengan persiapan yang matang dan netralitas yang terjaga ini, Polres Mamuju Tengah dapat memberikan kontribusi positif dalam mengawal Pemilu 2024, khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah," kata Amri Yudhy.