Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp204,17 triliun per 6 November 2023.
"Dari sisi kuantitas, total penyaluran KUR per 6 November 2023 tercatat sebesar Rp204,17 triliun atau 68,74 persen dari target 2023 Rp297 triliun dan telah diberikan kepada 3,67 juta debitur," kata Menko Airlangga dalam Forum Diskusi 'Peran Industri Penjamin Kredit dalam Pengembangan UMKM', dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Kuantitas penyaluran KUR tersebut diikuti peningkatan kualitas yang tercermin dari capaian penyaluran di sektor produksi sebesar 55,8 persen, lalu dominasi penerima baru KUR yang mencapai 79 persen dari total penerima KUR, dan keberhasilan graduasi debitur KUR yang mencapai 52 persen debitur yang naik kelas.
Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, Menko Airlangga menjelaskan bahwa KUR menjadi salah satu instrumen penting peningkatan kredit UMKM nasional.
Pemerintah telah memberikan subsidi bunga sehingga suku bunga atau marjin KUR tergolong rendah dan syarat agunan tambahan KUR juga dipermudah. Bahkan sebagai bentuk dukungan pemberdayaan UMKM, agunan tambahan bagi KUR sampai dengan Rp100 juta tidak lagi diperlukan.
Menurut Airlangga, perusahaan penjaminan menjadi salah satu pemeran utama dalam pelaksanan program KUR sejak 2007, dan sampai 2023 telah terdapat 12 perusahaan penjaminan yang terdiri dari perusahaan penjamin pusat dan perusahaan penjamin daerah.
Adapun kontribusi penjamin KUR tersebut tercermin dari jumlah KUR yang dijaminkan. Sampai Agustus 2023, jumlah KUR yang telah dijaminkan mencapai Rp1.542 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 45,3 juta. Nilai penjaminannya mencapai Rp1.080 triliun dengan klaim yang dibayar sebesar Rp22,8 triliun.
Peran penting perusahaan penjaminan dalam program KUR juga tercermin melalui keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) KUR sehingga tingkat NPL KUR dapat terjaga di angka 1,63 persen.
Selain itu, penjamin KUR juga mampu mengakselerasi penyerapan tenaga kerja dalam program KUR melalui program pendampingan UMKM.
“Saya berharap perusahaan penjaminan dapat terus berperan aktif mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan dan pengembangan basis data risiko kredit UMKM yang dapat digunakan sebagai pelengkap basis data pemeringkat kredit dalam program KUR. Mereka diharapkan juga dapat menjaga dan meningkatkan kapasitas penjaminan dan pengelolaan risiko melalui pelaksanaan penjaminan KUR yang menerapkan good governance,” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap tinggi dan berkualitas, pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan menyalurkan insentif, mendorong permintaan domestik, menyalurkan bantuan sosial, hingga mendorong stimulus fiskal sektor perumahan.
Adapun penyaluran kredit UMKM yang mencatatkan pertumbuhan kuat sebesar 8,9 persen pada Agustus 2023. Kontribusi UMKM cukup tinggi terhadap PDB yakni mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Total investasi di sektor UMKM mencapai 60 persen dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional juga mampu mencapai 16 persen.
“Memperhatikan pentingnya peran UMKM, Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan dengan meningkatkan share kredit UMKM yang pada posisi Agustus 2023 masih 23,2 persen dari total kredit, hingga dapat mencapai 30 persen terhadap kredit nasional pada 2024,” katanya.
"Dari sisi kuantitas, total penyaluran KUR per 6 November 2023 tercatat sebesar Rp204,17 triliun atau 68,74 persen dari target 2023 Rp297 triliun dan telah diberikan kepada 3,67 juta debitur," kata Menko Airlangga dalam Forum Diskusi 'Peran Industri Penjamin Kredit dalam Pengembangan UMKM', dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Kuantitas penyaluran KUR tersebut diikuti peningkatan kualitas yang tercermin dari capaian penyaluran di sektor produksi sebesar 55,8 persen, lalu dominasi penerima baru KUR yang mencapai 79 persen dari total penerima KUR, dan keberhasilan graduasi debitur KUR yang mencapai 52 persen debitur yang naik kelas.
Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, Menko Airlangga menjelaskan bahwa KUR menjadi salah satu instrumen penting peningkatan kredit UMKM nasional.
Pemerintah telah memberikan subsidi bunga sehingga suku bunga atau marjin KUR tergolong rendah dan syarat agunan tambahan KUR juga dipermudah. Bahkan sebagai bentuk dukungan pemberdayaan UMKM, agunan tambahan bagi KUR sampai dengan Rp100 juta tidak lagi diperlukan.
Menurut Airlangga, perusahaan penjaminan menjadi salah satu pemeran utama dalam pelaksanan program KUR sejak 2007, dan sampai 2023 telah terdapat 12 perusahaan penjaminan yang terdiri dari perusahaan penjamin pusat dan perusahaan penjamin daerah.
Adapun kontribusi penjamin KUR tersebut tercermin dari jumlah KUR yang dijaminkan. Sampai Agustus 2023, jumlah KUR yang telah dijaminkan mencapai Rp1.542 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 45,3 juta. Nilai penjaminannya mencapai Rp1.080 triliun dengan klaim yang dibayar sebesar Rp22,8 triliun.
Peran penting perusahaan penjaminan dalam program KUR juga tercermin melalui keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) KUR sehingga tingkat NPL KUR dapat terjaga di angka 1,63 persen.
Selain itu, penjamin KUR juga mampu mengakselerasi penyerapan tenaga kerja dalam program KUR melalui program pendampingan UMKM.
“Saya berharap perusahaan penjaminan dapat terus berperan aktif mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan dan pengembangan basis data risiko kredit UMKM yang dapat digunakan sebagai pelengkap basis data pemeringkat kredit dalam program KUR. Mereka diharapkan juga dapat menjaga dan meningkatkan kapasitas penjaminan dan pengelolaan risiko melalui pelaksanaan penjaminan KUR yang menerapkan good governance,” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap tinggi dan berkualitas, pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan menyalurkan insentif, mendorong permintaan domestik, menyalurkan bantuan sosial, hingga mendorong stimulus fiskal sektor perumahan.
Adapun penyaluran kredit UMKM yang mencatatkan pertumbuhan kuat sebesar 8,9 persen pada Agustus 2023. Kontribusi UMKM cukup tinggi terhadap PDB yakni mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Total investasi di sektor UMKM mencapai 60 persen dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional juga mampu mencapai 16 persen.
“Memperhatikan pentingnya peran UMKM, Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan dengan meningkatkan share kredit UMKM yang pada posisi Agustus 2023 masih 23,2 persen dari total kredit, hingga dapat mencapai 30 persen terhadap kredit nasional pada 2024,” katanya.