Makassar (ANTARA Sulsel) - Mantan Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla mengatakan, perlu mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk mencapai keadilan ekonomi.
"Pembicaraan KTI sudah hampir 25 tahun bahwa perlu KTI dikembangkan untuk menjangkau keadilan bangsa. Suatu bangsa besar, baru bisa kuat kalau menciptakan keadialan," kata JK pada Seminar Regional yang mengusung tema "Kinerja Ekonomi KTI: Outlook Ekonomi dan Investasi 2014" di Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu.
Menurut dia, keadilan itu dapat berupa keadilan pendidikan, daerah, sosial dan sebagainya. Salah satu bentuk keadilan itu adalah pertumbuhan ekonomi yang merata antardaerah.
Ia mengatakan, selama Indonesia merdeka, sedikitnya terjadi 15 kali gejolak dan 10 kali di antaranya dipicu oleh ketidakadilan pembangunan dan ekonomi.
"Karena itu, semua kegiatan pemerintah itu harus merata dari banyak sisi, supaya tidak ada wilayah yang merasa ditinggalkan," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, kekayaan alam adalah modal utama dalam memberikan keadilan dari banyak sisi. Apalagi semua wilayah dari Sabang sampai Merauke memiliki tingkat kekayaan yang sama.
Sebagai gambaran, sumber alam minyak itu tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku hingga Papua. Karena itu, apabila berbicara masalah Sumber Daya Alam (SDA) semua relatif sama, sehingga keadilan pun harus merata.
Hanya saja, JK mengatakan, dalam pemanfaatan SDA kerap terjadi eksploitasi tanpa kendali, sementara masyarakat di wilayah itu tidak mendapatkan keadilan ekonomi ataupun pembangunan.
"Karena itu, mulai 2014 tidak boleh lagi ada eksploitasi SDA secara luas tanpa kendali, karena sudah ada regulasinya yang mengatur," ujarya. S Suryatie
"Pembicaraan KTI sudah hampir 25 tahun bahwa perlu KTI dikembangkan untuk menjangkau keadilan bangsa. Suatu bangsa besar, baru bisa kuat kalau menciptakan keadialan," kata JK pada Seminar Regional yang mengusung tema "Kinerja Ekonomi KTI: Outlook Ekonomi dan Investasi 2014" di Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu.
Menurut dia, keadilan itu dapat berupa keadilan pendidikan, daerah, sosial dan sebagainya. Salah satu bentuk keadilan itu adalah pertumbuhan ekonomi yang merata antardaerah.
Ia mengatakan, selama Indonesia merdeka, sedikitnya terjadi 15 kali gejolak dan 10 kali di antaranya dipicu oleh ketidakadilan pembangunan dan ekonomi.
"Karena itu, semua kegiatan pemerintah itu harus merata dari banyak sisi, supaya tidak ada wilayah yang merasa ditinggalkan," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, kekayaan alam adalah modal utama dalam memberikan keadilan dari banyak sisi. Apalagi semua wilayah dari Sabang sampai Merauke memiliki tingkat kekayaan yang sama.
Sebagai gambaran, sumber alam minyak itu tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku hingga Papua. Karena itu, apabila berbicara masalah Sumber Daya Alam (SDA) semua relatif sama, sehingga keadilan pun harus merata.
Hanya saja, JK mengatakan, dalam pemanfaatan SDA kerap terjadi eksploitasi tanpa kendali, sementara masyarakat di wilayah itu tidak mendapatkan keadilan ekonomi ataupun pembangunan.
"Karena itu, mulai 2014 tidak boleh lagi ada eksploitasi SDA secara luas tanpa kendali, karena sudah ada regulasinya yang mengatur," ujarya. S Suryatie