Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kesbangpol) melakukan evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah itu.
"Kegiatan ini bertujuan melihat tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar-daerah dalam memperoleh gambaran IDI di Sulbar," kata Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir, pada rapat evaluasi pengembangan IDI, di Mamuju, Selasa.
Rapat evaluasi pengembangan indeks demokrasi Indonesia di Sulbar juga kata Muhammad Yusuf Tahir, dapat menjadi bagian perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.
"Juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi," ujar Muhammad Yusuf Tahir.
Sementara, Staf Ahli Gubernur Sulbar bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Muhammad Hamzih mengatakan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
"Diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan," kata Muhammad Hamzih.
Perkembangan demokrasi di Sulbar menurut Muhammad Hamzih, perlu mendapat perhatian bersama seluruh elemen masyarakat di daerah itu.
Pada kesempatan itu, Muhammad Hamzih menyampaikan apresiasi kepada Kesbangpol Sulbar yang telah melaksanakan rapat evaluasi pengembangan IDI tersebut.
"Kegiatan ini dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi, membantu perencanaan pembangunan politik serta pemerintah daerah dan masyarakat bisa mengambil langkah-langkah memperbaiki kinerja provinsi di masa yang akan datang," terangnya.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan rilis BPS pada 5 Juli 2023, IDI di Provinsi Sulbar pada 2022 sebesar 74,03 atau naik 2,73 poin dari IDI tahun 2021 sebesar 71,30 dengan kategori Sedang.
"Perlu menjadi perhatian dari berbagai aspek mulai kesetaraan, kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Jadi mari kita lakukan tugas masing-masing sebagaimana mestinya," kata Muhammad Hamzih.
Rapat evaluasi pengembangan indeks demokrasi Indonesia itu, juga menghadirkan sejumlah pemateri, diantaranya Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah, perwakilan Bawaslu, Komisioner KPU Sulbar dan Kepala BPS Sulbar.
Kegiatan tersebut dihadiri dari kalangan media, LSM serta dan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
"Kegiatan ini bertujuan melihat tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar-daerah dalam memperoleh gambaran IDI di Sulbar," kata Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir, pada rapat evaluasi pengembangan IDI, di Mamuju, Selasa.
Rapat evaluasi pengembangan indeks demokrasi Indonesia di Sulbar juga kata Muhammad Yusuf Tahir, dapat menjadi bagian perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.
"Juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi," ujar Muhammad Yusuf Tahir.
Sementara, Staf Ahli Gubernur Sulbar bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Muhammad Hamzih mengatakan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
"Diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan," kata Muhammad Hamzih.
Perkembangan demokrasi di Sulbar menurut Muhammad Hamzih, perlu mendapat perhatian bersama seluruh elemen masyarakat di daerah itu.
Pada kesempatan itu, Muhammad Hamzih menyampaikan apresiasi kepada Kesbangpol Sulbar yang telah melaksanakan rapat evaluasi pengembangan IDI tersebut.
"Kegiatan ini dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi, membantu perencanaan pembangunan politik serta pemerintah daerah dan masyarakat bisa mengambil langkah-langkah memperbaiki kinerja provinsi di masa yang akan datang," terangnya.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan rilis BPS pada 5 Juli 2023, IDI di Provinsi Sulbar pada 2022 sebesar 74,03 atau naik 2,73 poin dari IDI tahun 2021 sebesar 71,30 dengan kategori Sedang.
"Perlu menjadi perhatian dari berbagai aspek mulai kesetaraan, kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Jadi mari kita lakukan tugas masing-masing sebagaimana mestinya," kata Muhammad Hamzih.
Rapat evaluasi pengembangan indeks demokrasi Indonesia itu, juga menghadirkan sejumlah pemateri, diantaranya Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah, perwakilan Bawaslu, Komisioner KPU Sulbar dan Kepala BPS Sulbar.
Kegiatan tersebut dihadiri dari kalangan media, LSM serta dan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.