Makassar (ANTARA) - Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan Indah Putri Indriani mendorong implementasi kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) yang baru saja diluncurkan saat rapat koordinasi tingkat tinggi (high level meeting/HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
"Kami berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang clear and clean dan dengan diluncurkannya KKPD ini segala transaksi dilakukan secara digital," ujarnya di Makassar, Rabu.
Indah Putri Indriani mengatakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kartu kredit Indonesia. KKPD juga bentuk migrasi dari transaksi keuangan pemerintah daerah yang sebelumnya lebih banyak manual ke digital.
Menurut dia, KKPD akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jelas atau clear and clean. Salah satu indikator dari pemerintahan bersih adalah aspek akuntabilitas.
Melalui proses tersebut, Indah berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin akuntabel dan efisien.
"Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjadi 1 dari 17 kabupaten yang sudah mengimplementasikan QRIS di Sulawesi Selatan. Kami akan terus dorong khususnya di internal pemerintah daerah supaya semuanya dapat menggunakan KKPD ini. Karena sangat membantu dan memastikan bahwa transaksi betul-betul terjadi apa adanya," tutur Indah.
"Dan saya yakin penggunaan KKPD akan mendorong banyak efisiensi sehingga banyak yang bisa kita intervensi dengan anggaran yang tersedia di pemerintah daerah. Jadi ayo terus dukung pelaksanaan dan implementasi KKPD," lanjut Indah Putri Indriani.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyampaikan Indonesia akan mencontoh dari Timur khususnya tata kelola pemerintahan yang baik kita mulai dari Timur.
Dia menjelaskan tujuan besar dari reformasi birokrasi termasuk keuangan negara secara langsung akan mengurangi risiko dari praktek keuangan sekaligus upaya pencegahan korupsi.
"Semua komplit dan terukur, ini harus dipercepat dan diperluas penggunaannya sehingga keuangan benar-benar dimanfaatkan untuk membangun masyarakat di Provinsi Sulsel," terangnya.
Bahtiar pada kegiatan yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Causa Iman Karana, Direktur Utama Bank Sulselbar H. Yulis Suandi, Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan didampingi jajaran Badan Keuangan dan Badan Pendapatan, serta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) se Sulsel.
"Kami berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang clear and clean dan dengan diluncurkannya KKPD ini segala transaksi dilakukan secara digital," ujarnya di Makassar, Rabu.
Indah Putri Indriani mengatakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kartu kredit Indonesia. KKPD juga bentuk migrasi dari transaksi keuangan pemerintah daerah yang sebelumnya lebih banyak manual ke digital.
Menurut dia, KKPD akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jelas atau clear and clean. Salah satu indikator dari pemerintahan bersih adalah aspek akuntabilitas.
Melalui proses tersebut, Indah berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin akuntabel dan efisien.
"Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjadi 1 dari 17 kabupaten yang sudah mengimplementasikan QRIS di Sulawesi Selatan. Kami akan terus dorong khususnya di internal pemerintah daerah supaya semuanya dapat menggunakan KKPD ini. Karena sangat membantu dan memastikan bahwa transaksi betul-betul terjadi apa adanya," tutur Indah.
"Dan saya yakin penggunaan KKPD akan mendorong banyak efisiensi sehingga banyak yang bisa kita intervensi dengan anggaran yang tersedia di pemerintah daerah. Jadi ayo terus dukung pelaksanaan dan implementasi KKPD," lanjut Indah Putri Indriani.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyampaikan Indonesia akan mencontoh dari Timur khususnya tata kelola pemerintahan yang baik kita mulai dari Timur.
Dia menjelaskan tujuan besar dari reformasi birokrasi termasuk keuangan negara secara langsung akan mengurangi risiko dari praktek keuangan sekaligus upaya pencegahan korupsi.
"Semua komplit dan terukur, ini harus dipercepat dan diperluas penggunaannya sehingga keuangan benar-benar dimanfaatkan untuk membangun masyarakat di Provinsi Sulsel," terangnya.
Bahtiar pada kegiatan yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Causa Iman Karana, Direktur Utama Bank Sulselbar H. Yulis Suandi, Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan didampingi jajaran Badan Keuangan dan Badan Pendapatan, serta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) se Sulsel.