Mamuju (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat mengimbau seluruh masyarakat di daerah itu untuk menjaga iklim kondusif selama pelaksanaan Pemilu 2024.
"Mari kita jaga iklim kondusif di daerah ini, mulai saat ini hingga pada hari pemungutan suara sampai pasca-pemilihan," kata Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir saat rapat pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah, di Mamuju, Selasa.
Apalagi, kata dia, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye yang dinilai cukup krusial sebab dapat meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas.
"Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh dengan isu yang berpotensi memunculkan riak-riak perpecahan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar Said Usman Umar menyampaikan perkembangan Pemilu 2024 yang saat ini memasuki fase kampanye yang akan berlangsung hingga 10 Februari 2024.
Menghadapi Pemilu 2024, KPU Sulbar telah menetapkan 985.760 Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau 0,4 persen dari DPT se-Indonesia.
"Pemilu tahun depan juga ada TPS khusus yang telah disiapkan di beberapa titik se Sulbar," terang Said Usman.
Ia menambahkan bahwa ada potensi persinggungan tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun depan sehingga membutuhkan energi yang lebih.
"Pada Maret 2024 ada dua tahapan, yakni akhir Pemilu 2024 dan awal Pemilihan Kepala Daerah 2024. Akan cukup banyak tahapan yang bersinggungan tahun depan," ujarnya.
Ada beberapa masalah krusial dalam Pemilu 2024 menurut Said Usman, diantaranya, kemungkinan ada pemilih yang sudah masuk DPT tapi belum memiliki KTP elektronik dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.
"Selain itu, ada pemilih terdaftar namun TPS-nya jauh dari rumah, seperti kasus di Polewali Mandar. Ini masih dicari solusi bagaimana mendekatkan ke TPS agar pemilih bersemangat," katanya.
Sedangkan Komisioner Bawaslu Darwis menekankan bahwa pihaknya selalu mengutamakan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran.
Ia berharap masyarakat dapat turut serta dalam mengambil peran melakukan pengawalan bersama atas setiap tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah mendatang.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Herdin Ismail menjelaskan bahwa politik harus dikawal sebab politik seketika bisa mempengaruhi stabilitas daerah, kebijakan yang akan dilahirkan, capaian pemerintah dan bisa saling membenturkan kepentingan.
Ia berharap tim pemantau daerah mengawal pelaksanaan pemilu di enam kabupaten di Sulbar, agar mendapatkan integritas dan kekompakan dalam mewujudkan pemilu aman dan damai.
"Coba kita pinggirkan kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing. Tidak dihilangkan, tetapi dipinggirkan sejenak untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Herdin Ismail.
Ia juga menekankan pentingnya peran media massa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas kebenarannya.
“Ini bisa kita kawal, kita melakukan upaya tidak ada lagi kampanye hitam (black campaign), tidak ada lagi penyebaran hoaks dan polarisasi diskriminasi SARA," jelasnya.
"Mari kita jaga iklim kondusif di daerah ini, mulai saat ini hingga pada hari pemungutan suara sampai pasca-pemilihan," kata Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir saat rapat pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah, di Mamuju, Selasa.
Apalagi, kata dia, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye yang dinilai cukup krusial sebab dapat meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas.
"Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh dengan isu yang berpotensi memunculkan riak-riak perpecahan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar Said Usman Umar menyampaikan perkembangan Pemilu 2024 yang saat ini memasuki fase kampanye yang akan berlangsung hingga 10 Februari 2024.
Menghadapi Pemilu 2024, KPU Sulbar telah menetapkan 985.760 Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau 0,4 persen dari DPT se-Indonesia.
"Pemilu tahun depan juga ada TPS khusus yang telah disiapkan di beberapa titik se Sulbar," terang Said Usman.
Ia menambahkan bahwa ada potensi persinggungan tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun depan sehingga membutuhkan energi yang lebih.
"Pada Maret 2024 ada dua tahapan, yakni akhir Pemilu 2024 dan awal Pemilihan Kepala Daerah 2024. Akan cukup banyak tahapan yang bersinggungan tahun depan," ujarnya.
Ada beberapa masalah krusial dalam Pemilu 2024 menurut Said Usman, diantaranya, kemungkinan ada pemilih yang sudah masuk DPT tapi belum memiliki KTP elektronik dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.
"Selain itu, ada pemilih terdaftar namun TPS-nya jauh dari rumah, seperti kasus di Polewali Mandar. Ini masih dicari solusi bagaimana mendekatkan ke TPS agar pemilih bersemangat," katanya.
Sedangkan Komisioner Bawaslu Darwis menekankan bahwa pihaknya selalu mengutamakan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran.
Ia berharap masyarakat dapat turut serta dalam mengambil peran melakukan pengawalan bersama atas setiap tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah mendatang.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Herdin Ismail menjelaskan bahwa politik harus dikawal sebab politik seketika bisa mempengaruhi stabilitas daerah, kebijakan yang akan dilahirkan, capaian pemerintah dan bisa saling membenturkan kepentingan.
Ia berharap tim pemantau daerah mengawal pelaksanaan pemilu di enam kabupaten di Sulbar, agar mendapatkan integritas dan kekompakan dalam mewujudkan pemilu aman dan damai.
"Coba kita pinggirkan kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing. Tidak dihilangkan, tetapi dipinggirkan sejenak untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Herdin Ismail.
Ia juga menekankan pentingnya peran media massa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas kebenarannya.
“Ini bisa kita kawal, kita melakukan upaya tidak ada lagi kampanye hitam (black campaign), tidak ada lagi penyebaran hoaks dan polarisasi diskriminasi SARA," jelasnya.