Ambon (ANTARA Sulsel) - PT Pelni akhirnya menutup rute pelayaran perintis dari Pelabuhan Yos Soedarso Ambon menuju sejumlah pelabuhan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) karena mengalami kerugian.
"Rute ini terpaksa kami tutup karena mengalamai kerugian sekitar Rp8 miliar," kata manejer umum PT Pelni Cabang Ambon, Nelson Idrus di Ambon, Kamis.
Jalur pelayaran perintis menuju Kabupaten MBD selama satu tahun belakangan ini dilayani PT Pelni dengan mengoperasikan Kapal Motor (KM) Pangrango. Namun alasan jumlah penumpang yang terbatas membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengalami kerugian miliaran rupiah akibat biaya pengoperasian kapal yang begitu besar.
Menurut Nelson, kebijakan menutup rute pelayaran perintis tersebut juga dilakukan atas perintas Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub lewat surat nomor SKM AL 108/17/5/OJPL-13 tentang jaringan track dan kapal penumpang PT Pelni yang mendapat penugasan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi 2014.
"Jadi penutupan rute ini dengan menarik KM Pangrango bukan saja atas kehendak Pelni tapi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan didasarkan atas perintah Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub," katanya.
Sehingga dalam pelaksanaannya bila terjadi kesalahan, langsung dilakukan pembenahan dan kapal yang melayari rute perintisnya ditarik.
Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten MBD, Frankois Orno tidak sependapat dengan pernyataan manajemen PT Pelni.
"Pelni diduga telah menaipulasi data jumlah masyarakat pengguna jasa BUMN tersebut dan kerugian ini sebenarnya akibat pihak manajemen sendiri yang kurang melakukan pengawasan saat kapal akan berangkat," katanya.
Wilayah MTB dan MBD merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan sarana perhubungannya sangat terbatas, sehingga dibutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. S. Suryatie
"Rute ini terpaksa kami tutup karena mengalamai kerugian sekitar Rp8 miliar," kata manejer umum PT Pelni Cabang Ambon, Nelson Idrus di Ambon, Kamis.
Jalur pelayaran perintis menuju Kabupaten MBD selama satu tahun belakangan ini dilayani PT Pelni dengan mengoperasikan Kapal Motor (KM) Pangrango. Namun alasan jumlah penumpang yang terbatas membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengalami kerugian miliaran rupiah akibat biaya pengoperasian kapal yang begitu besar.
Menurut Nelson, kebijakan menutup rute pelayaran perintis tersebut juga dilakukan atas perintas Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub lewat surat nomor SKM AL 108/17/5/OJPL-13 tentang jaringan track dan kapal penumpang PT Pelni yang mendapat penugasan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi 2014.
"Jadi penutupan rute ini dengan menarik KM Pangrango bukan saja atas kehendak Pelni tapi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan didasarkan atas perintah Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub," katanya.
Sehingga dalam pelaksanaannya bila terjadi kesalahan, langsung dilakukan pembenahan dan kapal yang melayari rute perintisnya ditarik.
Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten MBD, Frankois Orno tidak sependapat dengan pernyataan manajemen PT Pelni.
"Pelni diduga telah menaipulasi data jumlah masyarakat pengguna jasa BUMN tersebut dan kerugian ini sebenarnya akibat pihak manajemen sendiri yang kurang melakukan pengawasan saat kapal akan berangkat," katanya.
Wilayah MTB dan MBD merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan sarana perhubungannya sangat terbatas, sehingga dibutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. S. Suryatie