Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengingatkan kepada para pejabat negara proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di beberapa area pesisir Indonesia jangan sampai terjebak kepentingan politik lima tahunan.
Dia menjelaskan pembangunan Giant Sea Wall merupakan proyek jangka panjang yang akan rampung seluruhnya dalam waktu 40 tahun ke depan, terutama jika berkaca pada pengalaman negara-negara di Eropa membangun tanggul raksasa.
“Kita mengerti negara berjalan dalam sistem politik melalui partai-partai politik yang diawaki oleh politisi, dan politisi itu berpikir lima tahunan, karena dia akan berkuasa atau tidak, berkuasa lima tahunan. Masalah Giant Sea Wall mungkin para engineer paham, dan akan menyampaikan, saya yakin masalah sea wall ini akan memakan waktu 40 tahun atau lebih,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato kuncinya dalam seminar nasional di Jakarta, Rabu.
Seminar Nasional bertajuk “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)" yang diadakan Kementerian Koordinator Perekonomian itu menampilkan dua pembicara kunci, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto dan sejumlah ahli, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Pengalaman Belanda (untuk membangun tanggul laut raksasa) seperti itu 40 tahun. Nah, sekarang masalahnya adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela, fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40 tahun? Ini kewajiban kita, dan seandainya Pak Airlangga, para menteri sekalian kita katakanlah memulai pembangunan besar-besaran dalam waktu 3–4 tahun yang akan datang, kita nggak akan melihat selesainya Giant Sea Wall ini. Berhasilnya, terwujudnya, 25, 30, 40 tahun yang akan datang,” kata Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk mulai bertindak dan turut serta memastikan pembangunan giant sea wall, khususnya di Pulau Jawa berjalan secara berkesinambungan.
“Untuk fase pertama saja, A, B itu Rp164 triliun, mungkin semuanya nanti seperti yang saya dengar akan makan 50–60 miliar dolar (AS), mungkin lebih. Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa? Ini adalah bukan bisa atau tidak bisa. Ini harus atau nggak, (karena kalau tidak, masyarakat pesisir di) pantai utara tenggelam,” kata Menhan RI.
Pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut raksasa mulai dibahas setidaknya sejak 1994 untuk kawasan pesisir utara Jakarta, namun rencana itu baru dapat terwujud pada 2014. Pembangunan tanggul itu menjadi bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang terbagi dalam tiga fase pengerjaan, yaitu A, B, dan C.
Dalam seminar itu, Airlangga dan Prabowo menilai pembangunan tanggul laut raksasa tidak hanya fokus di utara Jakarta, tetapi di seluruh kawasan pesisir Pulau Jawa terutama di sekitar pantai utara Pulau Jawa.
Dia menjelaskan pembangunan Giant Sea Wall merupakan proyek jangka panjang yang akan rampung seluruhnya dalam waktu 40 tahun ke depan, terutama jika berkaca pada pengalaman negara-negara di Eropa membangun tanggul raksasa.
“Kita mengerti negara berjalan dalam sistem politik melalui partai-partai politik yang diawaki oleh politisi, dan politisi itu berpikir lima tahunan, karena dia akan berkuasa atau tidak, berkuasa lima tahunan. Masalah Giant Sea Wall mungkin para engineer paham, dan akan menyampaikan, saya yakin masalah sea wall ini akan memakan waktu 40 tahun atau lebih,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato kuncinya dalam seminar nasional di Jakarta, Rabu.
Seminar Nasional bertajuk “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)" yang diadakan Kementerian Koordinator Perekonomian itu menampilkan dua pembicara kunci, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto dan sejumlah ahli, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Pengalaman Belanda (untuk membangun tanggul laut raksasa) seperti itu 40 tahun. Nah, sekarang masalahnya adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela, fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40 tahun? Ini kewajiban kita, dan seandainya Pak Airlangga, para menteri sekalian kita katakanlah memulai pembangunan besar-besaran dalam waktu 3–4 tahun yang akan datang, kita nggak akan melihat selesainya Giant Sea Wall ini. Berhasilnya, terwujudnya, 25, 30, 40 tahun yang akan datang,” kata Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk mulai bertindak dan turut serta memastikan pembangunan giant sea wall, khususnya di Pulau Jawa berjalan secara berkesinambungan.
“Untuk fase pertama saja, A, B itu Rp164 triliun, mungkin semuanya nanti seperti yang saya dengar akan makan 50–60 miliar dolar (AS), mungkin lebih. Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa? Ini adalah bukan bisa atau tidak bisa. Ini harus atau nggak, (karena kalau tidak, masyarakat pesisir di) pantai utara tenggelam,” kata Menhan RI.
Pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut raksasa mulai dibahas setidaknya sejak 1994 untuk kawasan pesisir utara Jakarta, namun rencana itu baru dapat terwujud pada 2014. Pembangunan tanggul itu menjadi bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang terbagi dalam tiga fase pengerjaan, yaitu A, B, dan C.
Dalam seminar itu, Airlangga dan Prabowo menilai pembangunan tanggul laut raksasa tidak hanya fokus di utara Jakarta, tetapi di seluruh kawasan pesisir Pulau Jawa terutama di sekitar pantai utara Pulau Jawa.