Mamuju (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meningkatkan pengawasan partisipasi Pemilu 2024 di tingkat desa yang diawali dengan pembentukan kampung pengawasan partisipatif.
"Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, dan bermartabat, maka Bawaslu Sulbar menggalakkan program strategi peningkatan peran serta masyarakat melalui pengawasan partisipatif," kata Anggota Bawaslu Sulbar Hamrana Hakim, di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dan seluruh pihak untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu.
Melalui kampung pengawasan partisipatif di desa maka masyarakat akan diberikan pendidikan politik, ilmu kepemiluan, dan menjelaskan peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu.
"Dengan pendidikan pemilu tersebut, maka diharapkan dapat tercapai tujuan untuk menciptakan kader dan tokoh penggerak pengawasan pemilu, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai model dan metode pengawasan yang efektif dan sistematis," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pengawasan partisipatif merupakan program meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan Pemilu.
"Pengawasan partisipatif bukan hanya menerima laporan pelanggaran pemilu, namun juga sebuah kemitraan aktif yang mengajak masyarakat berperan dalam memantau pelaksanaan pemilu, mencegah pelanggaran, dan melaporkan potensi dugaan pelanggaran pemilu," katanya.
Ia berharap kesadaran masyarakat di desa semakin meningkat sehingga secara bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan, adil, dan bermartabat, sehingga Pemilu 2024 sukses terlaksana karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga integritas proses demokratis.
"Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, dan bermartabat, maka Bawaslu Sulbar menggalakkan program strategi peningkatan peran serta masyarakat melalui pengawasan partisipatif," kata Anggota Bawaslu Sulbar Hamrana Hakim, di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dan seluruh pihak untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu.
Melalui kampung pengawasan partisipatif di desa maka masyarakat akan diberikan pendidikan politik, ilmu kepemiluan, dan menjelaskan peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu.
"Dengan pendidikan pemilu tersebut, maka diharapkan dapat tercapai tujuan untuk menciptakan kader dan tokoh penggerak pengawasan pemilu, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai model dan metode pengawasan yang efektif dan sistematis," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pengawasan partisipatif merupakan program meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan Pemilu.
"Pengawasan partisipatif bukan hanya menerima laporan pelanggaran pemilu, namun juga sebuah kemitraan aktif yang mengajak masyarakat berperan dalam memantau pelaksanaan pemilu, mencegah pelanggaran, dan melaporkan potensi dugaan pelanggaran pemilu," katanya.
Ia berharap kesadaran masyarakat di desa semakin meningkat sehingga secara bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan, adil, dan bermartabat, sehingga Pemilu 2024 sukses terlaksana karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga integritas proses demokratis.