Makassar (ANTARA Sulsel) - Kementerian Prasarana Umum (PU) akan melakukan penataan pemukiman kawasan di Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan terkait program pemerintah mewujudkan pemukiman layak huni di Indonesia.
"Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk menata pemukiman. Di Makassar kawasan Tallo ada pemukiman nelayan akan di tata dan dibuatkan Rumah Susun Twin Blok disana," kata Direktorat Pengembangan Pemukiman Cipta Karya Kementerian PU, M Maliki Moersid di Makassar, Selasa.
Usai pertemuan dengan stakeholder Pemerintah Kota Makassar di Kantor Balai Kota, Maliki menuturkan, pihaknya mulai mengembangkan kualitas pemukiman layak huni di Indonesia. Potensi di Tallo diyakini sangat besar dan diperlukan penataan kearah lebih baik melihat sumber daya alam harus diberdayakan guna menjadikan kawasan tersebut sebagai daerah wisata.
"Lahan di sepanjang Sungai Tallo akan dijadikan kawasan destinasi wisata dan kita juga akan mempercantik situs budaya disana, salah satunya Makam Raja Tallo. Selain itu akses jalan akan segera di perbaiki, dan mengenai laporan kita menunggu dari Pemerintah Kota Makassar, kemudian kita jalan," katanya.
Saat ditanyai laporan apa yang dimaksud, kata dia, pemkot diminta memasukkan Rencana Pengembangan Kawasan Pemukimanan Prioritas atau RPKPP pada lokasi yang dituju seperti kecamatan Tallo. Mengenai anggaran pembangunan twin blok, lanjutnya untuk satu twin blok menghabiskan anggaran Rp15 miliar.
Maliki menjelaskan, untuk penataan wilayah tersebut tentunya ada sharing anggaran antara Pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Kota Makassar dari APBD dan bantuan dari Asian Developmen Bank diperuntukkan bagi pembangunan wilayah pemukiman layak huni.
"Kalau untuk Rusunawa diperkirakan anggarannya sekitar Rp30 miliar lebih dengan satu twin blok itu dibangun 96-99 unit. Rencananya juga akan dibangun akses jalan dan Instalasi Pengolahan Limbah atau Ipal senilai Rp50 miliar lebih. Kalau laporan RPKPP sudah rampung pembangunan langsung dikerjakan," jelasnya.
Sementara staf ahli perencanaan tata Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya menyambut baik program pemerintah pusat tersebut. Namun hal itu tentunya akan berdampak pada reklamasi wilayah yang berada daerah Tallo.
"Tetapi ada regulasi yang mengatur pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jadi pada intinya akan bersinergi dengan penataan wilayah pemukiman disana. Kita berharap RPKPP rampung pada Februari ini," ucap Wali Kota Makassar terpilih ini.
Kepala Dinas PU Makassar Ansar saat dimintai tanggapan mengemukakan, pihaknya akan segera membuatkan laporan RPKPP paling lambat selesai Februari 2014. Mengenai dengan sharing anggaran, Pemkot Makassar telah menyiapkan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian PU.
"Untuk pematangan atau penimbunan lahan sekitar 4 hektar dilokasi itu biaya sharing anggaran sekitar Rp9 miliar lebih, sementara dokumen amdal dan pengurusannya menghabiskan sekitar Rp700 juta termasuk laporan RPKPP juga kita biayayi. Tallo sebagai lokasi prioritas dengan anggrannya diambil dari APBN, APBD dan bantuan dari ADB," ungkapnya. ES Syafei
"Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk menata pemukiman. Di Makassar kawasan Tallo ada pemukiman nelayan akan di tata dan dibuatkan Rumah Susun Twin Blok disana," kata Direktorat Pengembangan Pemukiman Cipta Karya Kementerian PU, M Maliki Moersid di Makassar, Selasa.
Usai pertemuan dengan stakeholder Pemerintah Kota Makassar di Kantor Balai Kota, Maliki menuturkan, pihaknya mulai mengembangkan kualitas pemukiman layak huni di Indonesia. Potensi di Tallo diyakini sangat besar dan diperlukan penataan kearah lebih baik melihat sumber daya alam harus diberdayakan guna menjadikan kawasan tersebut sebagai daerah wisata.
"Lahan di sepanjang Sungai Tallo akan dijadikan kawasan destinasi wisata dan kita juga akan mempercantik situs budaya disana, salah satunya Makam Raja Tallo. Selain itu akses jalan akan segera di perbaiki, dan mengenai laporan kita menunggu dari Pemerintah Kota Makassar, kemudian kita jalan," katanya.
Saat ditanyai laporan apa yang dimaksud, kata dia, pemkot diminta memasukkan Rencana Pengembangan Kawasan Pemukimanan Prioritas atau RPKPP pada lokasi yang dituju seperti kecamatan Tallo. Mengenai anggaran pembangunan twin blok, lanjutnya untuk satu twin blok menghabiskan anggaran Rp15 miliar.
Maliki menjelaskan, untuk penataan wilayah tersebut tentunya ada sharing anggaran antara Pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Kota Makassar dari APBD dan bantuan dari Asian Developmen Bank diperuntukkan bagi pembangunan wilayah pemukiman layak huni.
"Kalau untuk Rusunawa diperkirakan anggarannya sekitar Rp30 miliar lebih dengan satu twin blok itu dibangun 96-99 unit. Rencananya juga akan dibangun akses jalan dan Instalasi Pengolahan Limbah atau Ipal senilai Rp50 miliar lebih. Kalau laporan RPKPP sudah rampung pembangunan langsung dikerjakan," jelasnya.
Sementara staf ahli perencanaan tata Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya menyambut baik program pemerintah pusat tersebut. Namun hal itu tentunya akan berdampak pada reklamasi wilayah yang berada daerah Tallo.
"Tetapi ada regulasi yang mengatur pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jadi pada intinya akan bersinergi dengan penataan wilayah pemukiman disana. Kita berharap RPKPP rampung pada Februari ini," ucap Wali Kota Makassar terpilih ini.
Kepala Dinas PU Makassar Ansar saat dimintai tanggapan mengemukakan, pihaknya akan segera membuatkan laporan RPKPP paling lambat selesai Februari 2014. Mengenai dengan sharing anggaran, Pemkot Makassar telah menyiapkan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian PU.
"Untuk pematangan atau penimbunan lahan sekitar 4 hektar dilokasi itu biaya sharing anggaran sekitar Rp9 miliar lebih, sementara dokumen amdal dan pengurusannya menghabiskan sekitar Rp700 juta termasuk laporan RPKPP juga kita biayayi. Tallo sebagai lokasi prioritas dengan anggrannya diambil dari APBN, APBD dan bantuan dari ADB," ungkapnya. ES Syafei