Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), khususnya dalam perlindungan pekerja rentan.
"Kami sudah rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana meningkatkan cakupan dari BPJAMSOSTEK ini, terutama para pekerja rentan, harus mendapatkan perlindungan," kata Penjabat Sekprov Andi Muhammad Arsjad melalui keterangannya di Makassar, Sabtu.
Berdasarkan data tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang tercover BPJSTK baru berkisar 1,3 juta pekerja.
Arsjad mengatakan pada tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan pagu anggaran sekira Rp16 miliar untuk memback-up BPJAMSOSTEK .
Ia berharap, ke depan pemerintah kabupaten/kota juga terus didorong untuk lebih meningkatkan cakupan keikutsertaan BPJAMSOSTEK.
"Keselamatan kerja ini suatu hal yang mendesak untuk kita lebih perhatikan bersama," ujar Arsjad.
Sehari sebelumnya, Arsjad juga menyampaikan upaya Pemprov Sulsel ini dalam meningkatkan cakupan peserta BPJAMSOSTEK saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Mintje Wattu. Mereka membahas persiapan penilaian penghargaan Paritrana Award di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Penilaian penghargaan Paritrana Award, diakui Arsjad, merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan BPJAMSOSTEK. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada kabupaten/kota, perusahaan-perusahaan yang memang memberi perhatian terhadap keluarga maupun para tenaga kerja mereka.
"Semoga tahun ini jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya," harap Arsjad.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Mintje Wattu mengapresiasi Penjabat Sekprov Sulsel yang begitu responsif dan bergerak cepat memanggil OPD terkait agar penilaian ini bisa berjalan.
Penilaian penghargaan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Paritrana Award, sesuai instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung kegiatan ini terkait Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang mendorong untuk bagaimana implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bisa berjalan dengan baik di Sulsel," ujarnya.
Mintje Wattu menambahkan, di tahun 2023 lalu, Provinsi Sulsel menjadi yang terbaik di zona Sulawesi dan menerima penghargaan di Istana Negara.
"Kami berharap, Insya Allah tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat Sulawesi Selatan dan dengan dukungan dari Pj Sekprov Sulsel, dalam waktu dekat akan diadakan rapat pembentukan panitia dan lainnya," kata dia.
"Kami sudah rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana meningkatkan cakupan dari BPJAMSOSTEK ini, terutama para pekerja rentan, harus mendapatkan perlindungan," kata Penjabat Sekprov Andi Muhammad Arsjad melalui keterangannya di Makassar, Sabtu.
Berdasarkan data tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang tercover BPJSTK baru berkisar 1,3 juta pekerja.
Arsjad mengatakan pada tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan pagu anggaran sekira Rp16 miliar untuk memback-up BPJAMSOSTEK .
Ia berharap, ke depan pemerintah kabupaten/kota juga terus didorong untuk lebih meningkatkan cakupan keikutsertaan BPJAMSOSTEK.
"Keselamatan kerja ini suatu hal yang mendesak untuk kita lebih perhatikan bersama," ujar Arsjad.
Sehari sebelumnya, Arsjad juga menyampaikan upaya Pemprov Sulsel ini dalam meningkatkan cakupan peserta BPJAMSOSTEK saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Mintje Wattu. Mereka membahas persiapan penilaian penghargaan Paritrana Award di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Penilaian penghargaan Paritrana Award, diakui Arsjad, merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan BPJAMSOSTEK. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada kabupaten/kota, perusahaan-perusahaan yang memang memberi perhatian terhadap keluarga maupun para tenaga kerja mereka.
"Semoga tahun ini jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya," harap Arsjad.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Mintje Wattu mengapresiasi Penjabat Sekprov Sulsel yang begitu responsif dan bergerak cepat memanggil OPD terkait agar penilaian ini bisa berjalan.
Penilaian penghargaan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Paritrana Award, sesuai instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung kegiatan ini terkait Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang mendorong untuk bagaimana implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bisa berjalan dengan baik di Sulsel," ujarnya.
Mintje Wattu menambahkan, di tahun 2023 lalu, Provinsi Sulsel menjadi yang terbaik di zona Sulawesi dan menerima penghargaan di Istana Negara.
"Kami berharap, Insya Allah tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat Sulawesi Selatan dan dengan dukungan dari Pj Sekprov Sulsel, dalam waktu dekat akan diadakan rapat pembentukan panitia dan lainnya," kata dia.