Makassar (ANTARA) - Direksi Bank Mandiri Region X mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar yang telah melakukan upaya digitalisasi tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak daerah lainnya melalui aplikasi guna memudahkan masyarakat membayar pajak.
"Dukungan ini tidak akan mengganggu aplikasi yang sudah diciptakan sendiri oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda. Konsepnya nanti kita akan sambungkan sistem Bank Mandiri dan sistem pembayaran di Pemkot Makassar," ujar Trade Sales Manager Region X Bank Mandiri Dwi Retno disela pertemuannya di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Meskipun Pemkot Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki aplikasi Pakinta (Pajak Terintegritasi dan Terdigitalisasi) selaku induk pengecekan dan pembayaran seluruh jenis pajak bagi wajib pajak di Kota Makassar, namun demikian, pihaknya juga siap mendukung melalui aplikasi Bank Mandiri.
"Masyarakat tinggal pilih, mau aplikasi Pakinta boleh, mau pake aplikasi dari Livin Mandiri, ATM Mandiri, bahkan membayar ke agen Bank Mandiri juga boleh," papar Dwi disela pertemuan tersebut.
Sedangkan untuk payung hukumnya melalui MoU atau nota kesepahaman, kata dia, sudah dilakukan tahun lalu. Kendati demikian, untuk lebih detailnya MoU akan dilakukan melalui Dinas Bapenda terkait pajak.
"Seperti pembayaran PBB dan pajak daerah akan dilakukan MoU di Bapenda. Kita juga dapat PR' dari Pak Sekda untuk mendukung digitalisasi UMKM itu, nanti MoU dengan Dinas Koperasi dan UKM serta kita akan menyasar retribusi di kecamatan," kata Dwi.
Pihaknya berharap kolaborasi kemudahan ini bersama Pemkot Makassar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk tidak lalai membayar pajak.
"Sekarang tidak perlu antre membayar pajak. Tinggal buka aplikasi di gawai sudah bisa langsung bayar. Ini sangat mudah. Kami harap masyarakat lebih taat pajak," katanya berharap.
Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Firman Hamid Pagarra menyatakan melalui pertemuan ini bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus membahas terkait dukungan Bank Mandiri kepada Pemerintah Kota Makassar.
"Bank Mandiri memberikan kemudahan dan dukungan kepada Pemkot Makassar terkait kemudahan pembayaran PBB dan pajak daerah khususnya di Kota Makassar," ucap Firman.
Ia menambahkan langkah yang diambil Bank Mandiri sangat positif, mengingat tujuan utama Pemkot Makassar yakni memberikan kemudahan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk digitalisasi.
"Semoga dengan adanya dukungan Bank Mandiri bisa lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak yang tentu akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) kita nantinya," tutur Firman yang kini masih menjabat Kepala Bapenda Makassar ini menekankan.
Sebelumnya, untuk realisasi PAD Kota Makassar tahun 2023 telah menembus di angka Rp1,5 triliun dan memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah Pemkot Makassar setelah Bapenda menjalankan melalui inovasi serta sistem dengan aplikasi Pakinta.
Aplikasi ini juga menjadi juara championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023 sebagai aplikasi terbaik tingkat nasional sekaligus meraih gelar juara dalam Innovative Government Award (IGA) tahun 2023.
"Dukungan ini tidak akan mengganggu aplikasi yang sudah diciptakan sendiri oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda. Konsepnya nanti kita akan sambungkan sistem Bank Mandiri dan sistem pembayaran di Pemkot Makassar," ujar Trade Sales Manager Region X Bank Mandiri Dwi Retno disela pertemuannya di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Meskipun Pemkot Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki aplikasi Pakinta (Pajak Terintegritasi dan Terdigitalisasi) selaku induk pengecekan dan pembayaran seluruh jenis pajak bagi wajib pajak di Kota Makassar, namun demikian, pihaknya juga siap mendukung melalui aplikasi Bank Mandiri.
"Masyarakat tinggal pilih, mau aplikasi Pakinta boleh, mau pake aplikasi dari Livin Mandiri, ATM Mandiri, bahkan membayar ke agen Bank Mandiri juga boleh," papar Dwi disela pertemuan tersebut.
Sedangkan untuk payung hukumnya melalui MoU atau nota kesepahaman, kata dia, sudah dilakukan tahun lalu. Kendati demikian, untuk lebih detailnya MoU akan dilakukan melalui Dinas Bapenda terkait pajak.
"Seperti pembayaran PBB dan pajak daerah akan dilakukan MoU di Bapenda. Kita juga dapat PR' dari Pak Sekda untuk mendukung digitalisasi UMKM itu, nanti MoU dengan Dinas Koperasi dan UKM serta kita akan menyasar retribusi di kecamatan," kata Dwi.
Pihaknya berharap kolaborasi kemudahan ini bersama Pemkot Makassar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk tidak lalai membayar pajak.
"Sekarang tidak perlu antre membayar pajak. Tinggal buka aplikasi di gawai sudah bisa langsung bayar. Ini sangat mudah. Kami harap masyarakat lebih taat pajak," katanya berharap.
Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Firman Hamid Pagarra menyatakan melalui pertemuan ini bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus membahas terkait dukungan Bank Mandiri kepada Pemerintah Kota Makassar.
"Bank Mandiri memberikan kemudahan dan dukungan kepada Pemkot Makassar terkait kemudahan pembayaran PBB dan pajak daerah khususnya di Kota Makassar," ucap Firman.
Ia menambahkan langkah yang diambil Bank Mandiri sangat positif, mengingat tujuan utama Pemkot Makassar yakni memberikan kemudahan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk digitalisasi.
"Semoga dengan adanya dukungan Bank Mandiri bisa lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak yang tentu akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) kita nantinya," tutur Firman yang kini masih menjabat Kepala Bapenda Makassar ini menekankan.
Sebelumnya, untuk realisasi PAD Kota Makassar tahun 2023 telah menembus di angka Rp1,5 triliun dan memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah Pemkot Makassar setelah Bapenda menjalankan melalui inovasi serta sistem dengan aplikasi Pakinta.
Aplikasi ini juga menjadi juara championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023 sebagai aplikasi terbaik tingkat nasional sekaligus meraih gelar juara dalam Innovative Government Award (IGA) tahun 2023.