Mamuju (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulbar, Junda Maulana menyatakan pembangunan sektor ketenagakerjaan di daerah itu terkendala rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan produktivitas tenaga kerja setempat.
"Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja itu menjadi perhatian dari Pemprov Sulbar, dan akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya," katanya di di Mamuju, Kamis.
Ia menjelaskan, dari sisi pendidikan, sebagian besar atau 44,53 persen tenaga kerja di provinsi tersebut berpendidikan sekolah dasar (SD), dan hanya 11,45 persen yang berpendidikan tinggi atau S1.
"Dengan kondisi tersebut, maka kualitas tenaga kerja di Sulbar masih rendah, dan hal ini juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah dalam melakukan pendidikan sektor ketenagakerjaan," ujarnya.
Terkait pekerjaan tenaga kerja yang berpendidikan rendah, menurut dia, sebagian besar bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, pekerjaan rumah (asisten rumah tangga), tukang ojek, pengemudi dan pemulung.
Ia juga menyatakan, penduduk Sulbar yang masih cenderung bergerak pada bentuk pekerjaan yang kurang produktif menjadi tantangan pembangunan di tengah perkembangan ekonomi digital yang berbasis teknologi.
"Pekerjaan nantinya akan banyak yang hilang dan tergantikan dengan pekerjaan berbasis 'high skill', apalagi era digitalisasi yang semakin berkembang, sehingga sektor ketenagakerjaan harus terus dibangun," katanya
Ia menyampaikan, pemerintah akan terus meningkatkan sumber daya manusia melalui program pembangunan yang diharapkan bisa menyiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan tinggi.
"Tujuan pembangunan itu telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar 2024, agar terjadi peningkatan sektor ketenagakerjaan Sulbar," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pembangunan ketenagakerjaan di Sulbar terkendala rendahnya pendidikan
"Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja itu menjadi perhatian dari Pemprov Sulbar, dan akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya," katanya di di Mamuju, Kamis.
Ia menjelaskan, dari sisi pendidikan, sebagian besar atau 44,53 persen tenaga kerja di provinsi tersebut berpendidikan sekolah dasar (SD), dan hanya 11,45 persen yang berpendidikan tinggi atau S1.
"Dengan kondisi tersebut, maka kualitas tenaga kerja di Sulbar masih rendah, dan hal ini juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah dalam melakukan pendidikan sektor ketenagakerjaan," ujarnya.
Terkait pekerjaan tenaga kerja yang berpendidikan rendah, menurut dia, sebagian besar bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, pekerjaan rumah (asisten rumah tangga), tukang ojek, pengemudi dan pemulung.
Ia juga menyatakan, penduduk Sulbar yang masih cenderung bergerak pada bentuk pekerjaan yang kurang produktif menjadi tantangan pembangunan di tengah perkembangan ekonomi digital yang berbasis teknologi.
"Pekerjaan nantinya akan banyak yang hilang dan tergantikan dengan pekerjaan berbasis 'high skill', apalagi era digitalisasi yang semakin berkembang, sehingga sektor ketenagakerjaan harus terus dibangun," katanya
Ia menyampaikan, pemerintah akan terus meningkatkan sumber daya manusia melalui program pembangunan yang diharapkan bisa menyiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan tinggi.
"Tujuan pembangunan itu telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar 2024, agar terjadi peningkatan sektor ketenagakerjaan Sulbar," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pembangunan ketenagakerjaan di Sulbar terkendala rendahnya pendidikan