Makassar (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan bertolak ke Jakarta guna melakukan konsultasi perbaikan jalan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Konsultasi ini dilakukan untuk memperjuangkan percepatan peningkatan efektivitas jalan daerah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 03 Tahun 2024," kata Ketua DPRD Wajo Andi Alauddin Palaguna melalui keterangan pers yang diterima di Makassar, Sabtu.
Rombongan DPRD Wajo dipimpin oleh Ketua DPRD Wajo Andi Alauddin Palaguna, didampingi Wakil Ketua I Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II Andi Senurdin Husaini.
Hadir pula Penjabat (PJ) Bupati Wajo Andi Batarilifu yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRP) Kabupaten Wajo Andi Pameneri.
Alauddin mengatakan saat ini baru ada satu ruas jalan di Wajo yang masuk dalam program Inpres 03, yaitu ruas jalan Belawae. Padahal, terdapat lima ruas jalan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk diperbaiki melalui program tersebut.
"Kami juga mendapat informasi terkait program hibah jalan daerah, di mana setiap daerah harus membuat surat minat. Namun, program tersebut baru akan berlaku pada tahun 2025," ujarnya.
Alauddin beserta rombongan berharap agar Kementerian PUPR dapat menambah ruas jalan di Wajo yang masuk dalam program Inpres 03.
Menurut dia, program hibah jalan daerah lebih fleksibel dibandingkan Inpres, namun membutuhkan persiapan sistem pembayaran yang lebih kompleks.
"Kami mendorong agar program hibah jalan daerah dapat dimanfaatkan lebih banyak oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Sistem pembayarannya perlu dipersiapkan terlebih dahulu, di mana daerah akan membayar terlebih dahulu dan kemudian akan dibayarkan kembali oleh pusat," ujarnya.
Konsultasi ini merupakan langkah nyata dari DPRD Wajo dan Pemerintah Kabupaten Wajo dalam memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan di wilayahnya.
Diharapkan dengan adanya program Inpres 03 dan program hibah jalan daerah, kondisi jalan di Wajo akan semakin membaik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Konsultasi ini dilakukan untuk memperjuangkan percepatan peningkatan efektivitas jalan daerah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 03 Tahun 2024," kata Ketua DPRD Wajo Andi Alauddin Palaguna melalui keterangan pers yang diterima di Makassar, Sabtu.
Rombongan DPRD Wajo dipimpin oleh Ketua DPRD Wajo Andi Alauddin Palaguna, didampingi Wakil Ketua I Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II Andi Senurdin Husaini.
Hadir pula Penjabat (PJ) Bupati Wajo Andi Batarilifu yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRP) Kabupaten Wajo Andi Pameneri.
Alauddin mengatakan saat ini baru ada satu ruas jalan di Wajo yang masuk dalam program Inpres 03, yaitu ruas jalan Belawae. Padahal, terdapat lima ruas jalan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk diperbaiki melalui program tersebut.
"Kami juga mendapat informasi terkait program hibah jalan daerah, di mana setiap daerah harus membuat surat minat. Namun, program tersebut baru akan berlaku pada tahun 2025," ujarnya.
Alauddin beserta rombongan berharap agar Kementerian PUPR dapat menambah ruas jalan di Wajo yang masuk dalam program Inpres 03.
Menurut dia, program hibah jalan daerah lebih fleksibel dibandingkan Inpres, namun membutuhkan persiapan sistem pembayaran yang lebih kompleks.
"Kami mendorong agar program hibah jalan daerah dapat dimanfaatkan lebih banyak oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Sistem pembayarannya perlu dipersiapkan terlebih dahulu, di mana daerah akan membayar terlebih dahulu dan kemudian akan dibayarkan kembali oleh pusat," ujarnya.
Konsultasi ini merupakan langkah nyata dari DPRD Wajo dan Pemerintah Kabupaten Wajo dalam memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan di wilayahnya.
Diharapkan dengan adanya program Inpres 03 dan program hibah jalan daerah, kondisi jalan di Wajo akan semakin membaik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.