Makassar (ANTARA) - Wakil Bupati (wabup) Pangkep Syahban Sammana menyebut kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) perikanan diharapkan semakin memperkecil tindakan penangkapan ikan secara ilegal.
Hal tersebut diungkapkan Syahban pada pembinaan teknis Pokmaswas yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diikuti sebanyak 200 orang nelayan se-Kabupaten Pangkep di Gedung Dewakang Samalewa, Bungoro, Senin (4/3).
"Semakin ketatnya pengawasan oleh masyarakat, kita berharap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Tidak perlu lagi jauh mencari ikan. Kita jaga lingkungan kita, " ujar wabup.
Pembinaan teknis dilakukan untuk mengoptimalisasikan peran pokmaswas dalam membantu pengawasan pengelolaaan sumber daya kelautan.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) KKP, Nugroho Aji menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan membina pokmaswas membantu pemerintah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sebab, kapasitas pemerintah baik petugas, sarana dan prasarana serta anggaran belum dirasa cukup sehingga butuh peran serta masyarakat.
"Pangkep dipilih melihat kondisi wilayah kelautannya mencapai 93 persen. Ada juga kawasan konservasi yang harus dijaga dan diawasi, " kata Nugroho. (*/Inf)
Hal tersebut diungkapkan Syahban pada pembinaan teknis Pokmaswas yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diikuti sebanyak 200 orang nelayan se-Kabupaten Pangkep di Gedung Dewakang Samalewa, Bungoro, Senin (4/3).
"Semakin ketatnya pengawasan oleh masyarakat, kita berharap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Tidak perlu lagi jauh mencari ikan. Kita jaga lingkungan kita, " ujar wabup.
Pembinaan teknis dilakukan untuk mengoptimalisasikan peran pokmaswas dalam membantu pengawasan pengelolaaan sumber daya kelautan.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) KKP, Nugroho Aji menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan membina pokmaswas membantu pemerintah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sebab, kapasitas pemerintah baik petugas, sarana dan prasarana serta anggaran belum dirasa cukup sehingga butuh peran serta masyarakat.
"Pangkep dipilih melihat kondisi wilayah kelautannya mencapai 93 persen. Ada juga kawasan konservasi yang harus dijaga dan diawasi, " kata Nugroho. (*/Inf)