Makassar, Sulsel (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengatakan Sulsel menambah tiga daerah baru sebagai sampel untuk menghitung tingkat inflasi.
"Ada tiga daerah baru yang menjadi sampel tahun ini yang tadinya lima daerah yakni Makassar, Bulukumba, Bone, Palopo, dan Parepare," katanya di Makassar, Sulsel, Rabu.
Dia mengatakan tiga daerah tambahan itu adalah Kabupaten Sidrap, Wajo, dan Luwu Timur.
Menurut dia, konsistensi lima kabupaten menjaga inflasi di bawah tiga persen bahkan di bawah rata-rata inflasi nasional patut diapresiasi.
Dengan bergabungnya tiga daerah tersebut, diakui Bahtiar, masih dalam proses belajar, sehingga tingkat inflasi di Sulsel yang tadinya di bawah tiga persen, bergerak di atas rata-rata inflasi nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, terdapat sembilan langkah yang harus dikerjakan pemerintah daerah di antaranya pengawasan bahan pangan, melakukan operasi pasar dan memberikan bantuan bencana.
Selain itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kelangkaan komoditi yang memicu kenaikan harga adalah melakukan gerakan menanam.
"Misalnya harga cabai naik, harus ada gerakan menanam cabai, sehingga bisa memenuhi kebutuhan, minimal kebutuhan rumah tangga sendiri," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rizky Ernadi Wimanda mengatakan peran BI setidaknya ada tiga yakni selaku regulator dalam melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.
Karena itu, lanjut dia, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pihak BI bersinergi dengan pemda setempat untuk mengendalikan inflasi di lapangan. Khususnya, pada momen tertentu seperti hari-hari besar keagamaan.
"Ada tiga daerah baru yang menjadi sampel tahun ini yang tadinya lima daerah yakni Makassar, Bulukumba, Bone, Palopo, dan Parepare," katanya di Makassar, Sulsel, Rabu.
Dia mengatakan tiga daerah tambahan itu adalah Kabupaten Sidrap, Wajo, dan Luwu Timur.
Menurut dia, konsistensi lima kabupaten menjaga inflasi di bawah tiga persen bahkan di bawah rata-rata inflasi nasional patut diapresiasi.
Dengan bergabungnya tiga daerah tersebut, diakui Bahtiar, masih dalam proses belajar, sehingga tingkat inflasi di Sulsel yang tadinya di bawah tiga persen, bergerak di atas rata-rata inflasi nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, terdapat sembilan langkah yang harus dikerjakan pemerintah daerah di antaranya pengawasan bahan pangan, melakukan operasi pasar dan memberikan bantuan bencana.
Selain itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kelangkaan komoditi yang memicu kenaikan harga adalah melakukan gerakan menanam.
"Misalnya harga cabai naik, harus ada gerakan menanam cabai, sehingga bisa memenuhi kebutuhan, minimal kebutuhan rumah tangga sendiri," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rizky Ernadi Wimanda mengatakan peran BI setidaknya ada tiga yakni selaku regulator dalam melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.
Karena itu, lanjut dia, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pihak BI bersinergi dengan pemda setempat untuk mengendalikan inflasi di lapangan. Khususnya, pada momen tertentu seperti hari-hari besar keagamaan.