Makassar (ANTARA) -
Komisi I DPRD Bidang Pemerintahan Kabupaten Wajo melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI terkait kepastian penerimaan 500 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu melalui keterangan resminya di Makassar, Jumat menyebut bahwa kunjungannya ke BKN di Jakarta merupakan langkah proaktif dari Komisi I DPRD Wajo untuk memastikan kebutuhan tenaga ASN (Aparatur Sipil Negara) di Wajo dapat terpenuhi.
"Insya Allah akan terakomodir 500 orang lebih tenaga PPPK akan diterima tahun ini, per waktu maupun yang waktu penuh," ujarnya.
Ada beberapa hal penting yang menjadi agenda kunjungan DPRD Wajo kali ini, yaitu Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat dan Janjian Jabatan Fungsional, evaluasi kinerja bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional, dan teknis pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
DPRD Wajo optimistis 500 lebih PPPK akan diterima di Wajo tahun ini. Ambo Mappasessu berharap dengan adanya P3K ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wajo.
Pada kunjungan kerja ke BKN, Rombongan Komisi I dipimpin oleh Ketua Komisi Ambo Mappasessu, Wakil Ketua Zeinuddin Ambo Saro, Sekretaris Komisi Haeruddin, serta anggota komisi lainnya seperti Juniwan, Andi Merly Iswita, Andi Malleleang, Syamsu Alam, Andi Suleha Selle, dan Mustarin. Turut hadir Kabag Legislasi dan Persidangan DPRD Wajo Bayu Utomo Putra.
Selain ke BKN, anggota DPRD Wajo juga menyambangi Rumah Sakit (RS) Fatmawati Jakarta untuk melakukan konsultasi terkait perbaikan dan upaya meningkatkan pelayanan rumah sakit.