Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp176,2 triliun untuk pembiayaan investasi pada 2024.
"Tahun 2024 ini ada Rp176,2 triliun pembiayaan investasi. Mayoritas untuk mendukung pembangunan infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin.
Anggaran Rp176,2 triliun tersebut dialokasikan untuk klaster infrastruktur sebesar Rp55,22 triliun, klaster pendidikan Rp25 triliun, klaster pangan dan lingkungan hidup Rp1,21 triliun, klaster kerja sama internasional Rp1,91 triliun, serta klaster lainnya Rp92,88 triliun.
"Pembangunan infrastruktur terutama untuk beberapa BUMN, Hutama Karya, Wijaya Karya, SMF, LEN dan IFG," ujarnya.
Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan secara selektif kepada BUMN untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, PMN bagi BUMN juga bertujuan untuk mendorong penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pembiayaan investasi kepada BLU/badan hukum lainnya ditujukan untuk penyediaan lahan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pembiayaan investasi juga diperuntukkan untuk peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan, peningkatan ekspor nasional ke pasar global, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional.
"Tahun 2024 ini ada Rp176,2 triliun pembiayaan investasi. Mayoritas untuk mendukung pembangunan infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin.
Anggaran Rp176,2 triliun tersebut dialokasikan untuk klaster infrastruktur sebesar Rp55,22 triliun, klaster pendidikan Rp25 triliun, klaster pangan dan lingkungan hidup Rp1,21 triliun, klaster kerja sama internasional Rp1,91 triliun, serta klaster lainnya Rp92,88 triliun.
"Pembangunan infrastruktur terutama untuk beberapa BUMN, Hutama Karya, Wijaya Karya, SMF, LEN dan IFG," ujarnya.
Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan secara selektif kepada BUMN untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, PMN bagi BUMN juga bertujuan untuk mendorong penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pembiayaan investasi kepada BLU/badan hukum lainnya ditujukan untuk penyediaan lahan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pembiayaan investasi juga diperuntukkan untuk peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan, peningkatan ekspor nasional ke pasar global, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional.