Mamuju (ANTARA) - Sinergisitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD dan masyarakat menghasilkan 24 penghargaan bagi pemerintah setempat, kata Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh.
"Berkat sinergisitas DPRD, pemerintah provinsi dan masyarakat, Provinsi Sulbar kurun waktu 11 bulan berhasil meraih 24 penghargaan," kata Zudan Arif Fakrulloh, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulbar dalam rangka penyerahan LKPJ Gubernur tahun 2023, di Mamuju, Rabu.
Penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2023 itu, juga dirangkaikan penyerahan dokumen usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar tahun 2025.
"Kita serahkan LKPJ sesuai perintah undang-undang dan ini menjelaskan apa yang dilaksanakan satu tahun lalu. Setelah itu DPRD akan menelaah dan akan keluar rekomendasi perbaikan untuk penyusunan APBD 2025," ujar Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur menyampaikan bahwa dalam LKPJ tersebut, masalah mendasar di Sulbar yang sudah diselesaikan, termasuk progres seperti stunting, kemiskinan, lapangan kerja, kemudian anak tidak sekolah sampai infrastruktur.
"Sehingga ke depan tidak ada lagi permasalahan muncul, seperti tidak ada lagi orang sakit ditandu maupun digotong. Jadi jalan-jalan harus dibuka secara bertahap," katanya.
Ia juga mengapresiasi kekompakan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program, sehingga menghasilkan 24 penghargaan bagi daerah itu.
"Ada 24 penghargaan sudah kita terima selama 11 bulan saya bertugas di Sulbar, mulai penghargaan bidang IT, digitalisasi, kesehatan, pendidikan sampai penyelenggara inflasi. Ini semua berkat OPD yang saling bahu-membahu membangun Sulbar," terang Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur juga mengapresiasi 45 anggota DPRD Sulbar yang mendukung penuh program selama satu tahun sehingga target pemerintah daerah dapat tercapai.
"Namun, ada banyak hal-hal yang harus dibenahi dan perlu diselesaikan secara bertahap sampai dengan masalah itu selesai," kata Zudan Arif Fakrulloh.
Sementara, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi yang memimpin rapat paripurna itu mengungkapkan LKPJ Gubernur tahun 2023 akan dibahas secara bersama.
"Kita punya waktu 30 hari untuk membahas LKPJ Gubernur tahun 2023. Tentunya akan kita telaah program yang sudah dilaksanakan dan belum terlaksana," kata Sitti Suraidah Suhardi.
Ke-24 penghargaan yang diterima Provinsi Sulbar selama 11 bulan terakhir, diantaranya, penghargaan transformatif pembelajaran, perencanaan berbasis data, implementasi kurikulum merdeka mengajar, program sekolah penggerak dari ari Mendikbud Ristek.
Kemudian, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui aplikasi Srikandi pada seluruh OPD dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II wilayah Sulawesi.
Selanjutnya, penghargaan percepatan pengembangan kawasan transmigrasi Sulbar dari Kemenkes PDT, penghargaan pembinaan program kampung iklim (Proklim) tingkat nasional serta penghargaan penyelenggaraan kepatuhan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia.
"Berkat sinergisitas DPRD, pemerintah provinsi dan masyarakat, Provinsi Sulbar kurun waktu 11 bulan berhasil meraih 24 penghargaan," kata Zudan Arif Fakrulloh, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulbar dalam rangka penyerahan LKPJ Gubernur tahun 2023, di Mamuju, Rabu.
Penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2023 itu, juga dirangkaikan penyerahan dokumen usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar tahun 2025.
"Kita serahkan LKPJ sesuai perintah undang-undang dan ini menjelaskan apa yang dilaksanakan satu tahun lalu. Setelah itu DPRD akan menelaah dan akan keluar rekomendasi perbaikan untuk penyusunan APBD 2025," ujar Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur menyampaikan bahwa dalam LKPJ tersebut, masalah mendasar di Sulbar yang sudah diselesaikan, termasuk progres seperti stunting, kemiskinan, lapangan kerja, kemudian anak tidak sekolah sampai infrastruktur.
"Sehingga ke depan tidak ada lagi permasalahan muncul, seperti tidak ada lagi orang sakit ditandu maupun digotong. Jadi jalan-jalan harus dibuka secara bertahap," katanya.
Ia juga mengapresiasi kekompakan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program, sehingga menghasilkan 24 penghargaan bagi daerah itu.
"Ada 24 penghargaan sudah kita terima selama 11 bulan saya bertugas di Sulbar, mulai penghargaan bidang IT, digitalisasi, kesehatan, pendidikan sampai penyelenggara inflasi. Ini semua berkat OPD yang saling bahu-membahu membangun Sulbar," terang Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur juga mengapresiasi 45 anggota DPRD Sulbar yang mendukung penuh program selama satu tahun sehingga target pemerintah daerah dapat tercapai.
"Namun, ada banyak hal-hal yang harus dibenahi dan perlu diselesaikan secara bertahap sampai dengan masalah itu selesai," kata Zudan Arif Fakrulloh.
Sementara, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi yang memimpin rapat paripurna itu mengungkapkan LKPJ Gubernur tahun 2023 akan dibahas secara bersama.
"Kita punya waktu 30 hari untuk membahas LKPJ Gubernur tahun 2023. Tentunya akan kita telaah program yang sudah dilaksanakan dan belum terlaksana," kata Sitti Suraidah Suhardi.
Ke-24 penghargaan yang diterima Provinsi Sulbar selama 11 bulan terakhir, diantaranya, penghargaan transformatif pembelajaran, perencanaan berbasis data, implementasi kurikulum merdeka mengajar, program sekolah penggerak dari ari Mendikbud Ristek.
Kemudian, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui aplikasi Srikandi pada seluruh OPD dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II wilayah Sulawesi.
Selanjutnya, penghargaan percepatan pengembangan kawasan transmigrasi Sulbar dari Kemenkes PDT, penghargaan pembinaan program kampung iklim (Proklim) tingkat nasional serta penghargaan penyelenggaraan kepatuhan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia.