Ambon (ANTARA Sulsel) - Penjabat Gubernur Maluku Saut Situmorang meminta Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi (RB) Azwar Abubakar untuk bertanggung jawab terhadap dampak pengumuman hasil tes CPNS melalui internet yakni kekisruhan di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku.
"Terjadi aksi demo dan perusakan terhadap sejumlah kantor di Maluku pascapengumuman hasil tes CPNS melalui internet pada Sabtu (22/2). Karena itu Menpan harus bertanggung jawab terhadap masalah ini," katanya di Ambon, Jumat.
Menurut dia, berbagai kekisruhan pascapengumuman hasil tes CPNS baik melalui jalur umum (k-1) maupun honorer (K-2) dikarenakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi kurang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah terhadap keputusan yang akan diambil.
Saut meminta persoalan kelulusan CPNS di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Maluku segera diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi ribuan tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinya tanpa pamrih untuk membangun daerah.
Ditanya tentang temuan sejumlah nama yang tidak pernah menjalankan tugas sebagai tenaga honorer maupun tidak mengikuti seleksi, tetapi dinyatakan lulus, Saut menegaskan, Kemenpan harus segera memperbaiki hasil kelulusan tersebut.
"Kementerian PAN di bawah kepemimpinan Azwar Abubakar harus bertanggung jawab terhadap semua masalah ini. Jangan karena perbuatan mereka, daerah yang kena getah. Perbaikan fasilitas perkantoran yang rusak akibat demo hasil CPNS ini anggarannya mau diambil dari mana," tandas Saut.
Begitu pun tentang keputusan Menpan untuk mengangkat tenaga honorer yang memiliki SK pengangkatan tahun 2005 ke bawah, sekali lagi Saut mengatakan, kebijakan tersebut tidak disosialisasikan dan disampaikan dengan benar ke daerah.
"Karena itu Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi jangan asal bertindak dan pemerintah daerah yang kena getahnya. Selaku pimpinan daerah saya keberatan dengan langkah dan kebijakan Menpan RB dalam masalah kelulusan CPNS," katanya.
Saut menambahkan dirinya juga telah bertemu Menpan Azwar Abubakar untuk meminta pertimbangan dan perlakuan khusus untuk pengangkatan tenaga honorer di Maluku, sebelum tes seleksi dilaksanakan, tetapi hasilnya sangat mengcewakan.
Ia menegaskan telah memerintahkan Sekda Ros Far-Far untuk menyampaikan keberatan dan mempersoalkan masalah hasil tes CPNS tersebut saat rapat koordinasi antara Menpan Azwar Abubakar bersama Sekda se-Indonesia untuk membicarakan masalah tersebut.
"Saya sudah perintahkan Sekda Ros Far-Far untuk bicara keras dan tegas tentang masalah ini, sekaligus meminta Menpan Azwar Abubakr untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, sehingga tidak mengorbankan para tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun untuk kemajuan daerah," tandasnya.
Saut juga menyesalkan aksi demonstrasi para CPNS yang berbuntut perusakan sejumlah fasilitas negara di beberapa daerah di Maluku, mengingat dampaknya sangat merugikan daerah.
"Karena itu saya meminta para CPNS untuk menahan diri, karena selaku pimpinan daerah saya tetap memperjuangkan mereka dan seluruh masyarakat di Maluku," ujarnya. R. Malaha
"Terjadi aksi demo dan perusakan terhadap sejumlah kantor di Maluku pascapengumuman hasil tes CPNS melalui internet pada Sabtu (22/2). Karena itu Menpan harus bertanggung jawab terhadap masalah ini," katanya di Ambon, Jumat.
Menurut dia, berbagai kekisruhan pascapengumuman hasil tes CPNS baik melalui jalur umum (k-1) maupun honorer (K-2) dikarenakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi kurang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah terhadap keputusan yang akan diambil.
Saut meminta persoalan kelulusan CPNS di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Maluku segera diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi ribuan tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinya tanpa pamrih untuk membangun daerah.
Ditanya tentang temuan sejumlah nama yang tidak pernah menjalankan tugas sebagai tenaga honorer maupun tidak mengikuti seleksi, tetapi dinyatakan lulus, Saut menegaskan, Kemenpan harus segera memperbaiki hasil kelulusan tersebut.
"Kementerian PAN di bawah kepemimpinan Azwar Abubakar harus bertanggung jawab terhadap semua masalah ini. Jangan karena perbuatan mereka, daerah yang kena getah. Perbaikan fasilitas perkantoran yang rusak akibat demo hasil CPNS ini anggarannya mau diambil dari mana," tandas Saut.
Begitu pun tentang keputusan Menpan untuk mengangkat tenaga honorer yang memiliki SK pengangkatan tahun 2005 ke bawah, sekali lagi Saut mengatakan, kebijakan tersebut tidak disosialisasikan dan disampaikan dengan benar ke daerah.
"Karena itu Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi jangan asal bertindak dan pemerintah daerah yang kena getahnya. Selaku pimpinan daerah saya keberatan dengan langkah dan kebijakan Menpan RB dalam masalah kelulusan CPNS," katanya.
Saut menambahkan dirinya juga telah bertemu Menpan Azwar Abubakar untuk meminta pertimbangan dan perlakuan khusus untuk pengangkatan tenaga honorer di Maluku, sebelum tes seleksi dilaksanakan, tetapi hasilnya sangat mengcewakan.
Ia menegaskan telah memerintahkan Sekda Ros Far-Far untuk menyampaikan keberatan dan mempersoalkan masalah hasil tes CPNS tersebut saat rapat koordinasi antara Menpan Azwar Abubakar bersama Sekda se-Indonesia untuk membicarakan masalah tersebut.
"Saya sudah perintahkan Sekda Ros Far-Far untuk bicara keras dan tegas tentang masalah ini, sekaligus meminta Menpan Azwar Abubakr untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, sehingga tidak mengorbankan para tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun untuk kemajuan daerah," tandasnya.
Saut juga menyesalkan aksi demonstrasi para CPNS yang berbuntut perusakan sejumlah fasilitas negara di beberapa daerah di Maluku, mengingat dampaknya sangat merugikan daerah.
"Karena itu saya meminta para CPNS untuk menahan diri, karena selaku pimpinan daerah saya tetap memperjuangkan mereka dan seluruh masyarakat di Maluku," ujarnya. R. Malaha